Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan yang dibacakan pada Senin (24/2). Putusan itu juga mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, meminta KPU Provinsi Jawa Barat mengambil alih pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Pihaknya menyoroti potensi konflik kepentingan jika jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya yang melakukannya.
Pasalnya, jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya dinilai kurang kredibel dalam menyelenggarakan Pilkada 2024 ketika meloloskan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya saat proses pendaftaran. Mengingat anggaran yang diperlukan untuk PSU besar, Neni mendorong pemerintah pusat turun tangan.
"Mengingat beratnya anggaran yang harus ditanggung oleh APBD di Kabupaten Tasikmalaya, maka DEEP mendorong pembiayaan dibantu pemerintah pusat," terangnya lewat keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Selasa (25/2).
Di sisi lain, Neni juga menyoroti potensi rendahnya pemilih saat PSU. Oleh karena itu, ia meminta pihak KPU melakukan inovasi dan kreativitas dalam proses sosialisasinya.
Selain itu, ia juga mendesak partai politik yang sebelumnya mengusung Ade untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan mengonsolidasikan partai pengusung untuk menindaklanjuti putusan MK.
Pilkada Tasikmalaya 2024 hanya satu dari 24 daerah yang berdasarkan putusan MK harus diulang. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, anggaran dari APBN dapat digunakan jika pemerintah daerah membutuhkan bantuan biaya.
"Terkait dengan efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban APBD masing-masing. Jika memang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10/2016, APBN bisa melakukan pembantuan," terangnya. (Tri/M-3)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved