KPK Awasi Pemberian Dana Hibah DKI Jakarta ke Pemerintah Pusat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang memuat kesepakatan berupa hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025, yang digelar di Balairung Balai Kota DKI Jakarta kemarin Kamis (5/6).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyaksikan langsung penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Kepala BIN DKI Jakarta Joko Suparyoto serta Ketua DPRD Khoirudin. 

“Ini merupakan dana yang bersumber dari keuangan daerah, (kita) perlu memahami bagaimana memanfaatkan dana hibah untuk kegiatan positif dan untuk kepentingan kelembagaan/institusi semaksimal mungkin,” ujar Setyo dalam sambutannya.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

Pentingnya Akuntabiitas?

Ia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta pemerintah selaku penerima bisa bertanggung jawab agar dana hibah tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak. 

"Pemberian dana hibah setidaknya dapat membantu penerima, namun penerima juga perlu mempertanggungjawabkan sehingga (hibah) betul-betul bermanfaat,” tegasnya.

Dukungan Konkret?

Sebagai informasi, dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta. 

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai agenda strategis nasional.

Bagian Komitmen?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penyaluran dana hibah ini lahir dari komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sekaligus menunjukkan keselarasan antara pemerintah daerah dan pusat.

“Pemberian dana hibah ini dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, efektivitas, dan terukur, agar memberikan dampak nyata tentunya bagi kemajuan Kota Jakarta. Ini bukanlah kewajiban, tetapi tanggung jawab kolaboratif,” jelas Pramono. (Far/P-3)