DPR: Perlu Sinergi Pemda Purwakarta dan Pemerintah Pusat Perbaiki Penyaluran Bansos

Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mendorong perbaikan penyaluran bantuan sosial (bansos), apalagi saat ini terdapat disparitas yang tinggi dalam penyalurannya antara Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Hal ini menjadi perhatian mengingat terjadi penambahan dana bansos dari pemerintah pusat untuk masyarakat Purwakarta melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta."

"Penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta itu hanya sekitar Rp180 miliar. Sementara Kabupaten Bekasi sebesar Rp320 miliar," kata Obon.

Baca juga: Alokasi Perlinsos untuk Kemensos Tahun Depan Rp78 Triliun

"Dan tadi sudah terklarifikasi bahwa terdapat penambahan bansos dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat Purwakarta melalui Pemda Kabupaten Purwakarta," ucap Obon Tabroni kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Jumat (1/12).

"Sehingga, harapan kami kedepan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat dari masyarakat Purwakarta dan juga ada dilakukan terus perbaikan data-data. Karena hari ini memang dilapangan masih ada," jelas Obon.

"Masyarakat yang memiliki lahan yang luas tetapi mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak mendapatkan bantuan. Itu juga persoalan teknis. Hal itu yang akan terus kita perbaiki," ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra menjelaskan langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta.

Baca juga: Kemensos Klaim Tingkat Keberhasilan Program Pena 98,9%

"Pertama tentu terkait pemutakhiran data terlebih dahulu, melalui verifikasi data yang sudah ada. Kemudian kaitkan dengan program-program. Harus betul-betul program itu tersampaikan kepada masyarakat dan program yang tepat," tambahnya.

Legislator Dapil Jawa Barat itu mengatakan perlu adanya pemutakhiran data melalui verifikasi data yang sudah ada, serta kaitannya dengan program-program yang tepat.

"Karena dengan tidak tepatnya program, salah dalam memberikan penyaluran bantuan sosial (bansos), itu bisa terjadi. Dan yang paling penting adalah pengawasan dari kami (DPR RI) dalam menangani masalah itu," kata Obon Tabroni.

Baca juga: Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024

Dalam menghadapi permasalahan ini, Obron juga berharap pentingnya sinergitas antara Pemda Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Pusat.

Melalui upaya perbaikan penyaluran bansos diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Purwakarta dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

"Kami (DPR RI) harus bersinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Pusat untuk bagaimana Kabupaten Purwakarta menjadi lebih baik kedepannya," pungkasnya (RO/S-4)