Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial menyatakan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024 yang disampaikan pemerintah sebesar Rp496,8 triliun dari APBN 2024 terbagi untuk beberapa kementerian dan lembaga, bukan hanya untuk Kemensos.
“Anggaran Perlinsos untuk Kementerian Sosial pada 2024 sebesar Rp78 triliun,” kata Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Sabtu (2/12).
Baca juga: Kemensos Klaim Tingkat Keberhasilan Program Pena 98,9%
Lebih lanjut, anggaran Perlinsos Kemensos antara lain akan diberikan untuk Program Keluarga Harapan, bansos sembako, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Termasuk penanganan dampak bencana dan Lumbung Sosial, serta pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu, dan program pemberdayaan Pahlawan Ekonomi Nusantara.
Anggaran Perlinsos melalui belanja nonkementerian/lembaga direncanakan sebesar Rp326,8 triliun. Anggaran sebesar itu antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan penyaluran subsidi bunga KUR, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Legislator Yan Mandenas Serahkan Bansos Rp201 Miliar dari kemensos Ke Masyarakat Papua
Sementara itu, sekitar Rp92 triliun merupakan Anggaran Perlinsos di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta untuk pemerintah daerah melalui Transfer Ke Daerah (TKD). (Z-1)
Dalam rapat kerja Kemensos bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak dilibatkan pembagian bansos. Kemensos salurkan Rp78 triliun dari Rp497 triliun perlinsos
PEMERINTAH diminta fokus mengupayakan optimalisasi perbaikan ekonomi dalam negeri. Hal itu dinilai menjadi penting di tengah masa transisi pemerintahan dan gejolak perekonomian global.
BLT bukanlah solusi untuk mencegah infl asi, melainkan sebagai bantalan sosial agar masyarakat miskin tidak semakin kehilangan daya beli mereka.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved