Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Sosial menyatakan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024 yang disampaikan pemerintah sebesar Rp496,8 triliun dari APBN 2024 terbagi untuk beberapa kementerian dan lembaga, bukan hanya untuk Kemensos.
“Anggaran Perlinsos untuk Kementerian Sosial pada 2024 sebesar Rp78 triliun,” kata Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Sabtu (2/12).
Baca juga: Kemensos Klaim Tingkat Keberhasilan Program Pena 98,9%
Lebih lanjut, anggaran Perlinsos Kemensos antara lain akan diberikan untuk Program Keluarga Harapan, bansos sembako, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Termasuk penanganan dampak bencana dan Lumbung Sosial, serta pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu, dan program pemberdayaan Pahlawan Ekonomi Nusantara.
Anggaran Perlinsos melalui belanja nonkementerian/lembaga direncanakan sebesar Rp326,8 triliun. Anggaran sebesar itu antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan penyaluran subsidi bunga KUR, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Legislator Yan Mandenas Serahkan Bansos Rp201 Miliar dari kemensos Ke Masyarakat Papua
Sementara itu, sekitar Rp92 triliun merupakan Anggaran Perlinsos di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta untuk pemerintah daerah melalui Transfer Ke Daerah (TKD). (Z-1)
Dalam rapat kerja Kemensos bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak dilibatkan pembagian bansos. Kemensos salurkan Rp78 triliun dari Rp497 triliun perlinsos
PEMERINTAH diminta fokus mengupayakan optimalisasi perbaikan ekonomi dalam negeri. Hal itu dinilai menjadi penting di tengah masa transisi pemerintahan dan gejolak perekonomian global.
BLT bukanlah solusi untuk mencegah infl asi, melainkan sebagai bantalan sosial agar masyarakat miskin tidak semakin kehilangan daya beli mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved