Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial bersama dengan Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp201 miliar kepada masyarakat Papua pada Sabtu (25/11).
Adapun penyerahan bantuan bansos bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Tanah Hitam, Kota Jayapura dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Yan Permenas Mandenas.
Sejak masuk Komisi VIII, anggota DPR RI Dapil Papua itu berkomitmen untuk terus berupaya mendorong penyaluran bantuan secara berkesinambungan khususnya bagi Papua mengingat alokasi anggaran di Kemensos cukup besar.
Baca juga : Ini Jurus Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi
“Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah, melalui Kemensos dan DPR, karena Papua merupakan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar,” ujar Yan Mandenas.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan dalam rangka membantu masyarakat.
Baca juga : Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024
“Jadi, tadi hanya penyerahan secara simbolis, nanti petugas di lapangan bersama dinas sosial tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mendistribusikan langsung," lanjut Yan Mandenas.
Kedepannya Yan Mandenas berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian lebih kepada masyarakat Papua untuk pengadaan rumah sehat.
"Saya banyak berkeliling Papua termasuk daerah rawan konflik. Dari hasil berkeliling, saya menyimpulkan masyarakat Papua banyak membutuhkan rumah sehat karena rumah saat ini menjadi kebutuhan dasar. Berdasarkan data 1 rumah di Papua rata-rata diisi oleh 5 Kepala Keluarga (KK). Untuk itu agar rumah sehat lebih banyak dan cepat terbangun selain Kemen-PUPR, saya berharap kementerian lain juga ikut membantu sesuai tupoksinya masing-masing," tandas Yan Mandenas.
Sementara itu, Kementerian Sosial melalui BBPPKS akan mengontrol distribusi bantuan ini agar tepat sasaran, dengan demikian bantuan yang mencapai Rp201 miliar itu akan tersalurkan di seluruh tanah Papua.
Ada 4 jenis bantuan yang disalurkan, antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan yatim-piatu, dan bantuan atensi.
Berikut rincian bantuan sosial yang disalurkan di tanah Papua :
Dari empat jenis bantuan tersebut, Kemensos secara keseluruhan memberikan total bantuan senilai Rp 201.471.142.120. (Z-5)
Program beasiswa afirmasi yang saat ini terdapat 1.623 mahasiswa Papua aktif menerima beasiswa, terdiri dari 1.347 di dalam negeri dan 276 di luar negeri.
Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di Jayapura membuat air Danau Sentani meluap.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved