Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial bersama dengan Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp201 miliar kepada masyarakat Papua pada Sabtu (25/11).
Adapun penyerahan bantuan bansos bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Tanah Hitam, Kota Jayapura dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Yan Permenas Mandenas.
Sejak masuk Komisi VIII, anggota DPR RI Dapil Papua itu berkomitmen untuk terus berupaya mendorong penyaluran bantuan secara berkesinambungan khususnya bagi Papua mengingat alokasi anggaran di Kemensos cukup besar.
Baca juga : Ini Jurus Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi
“Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah, melalui Kemensos dan DPR, karena Papua merupakan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar,” ujar Yan Mandenas.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan dalam rangka membantu masyarakat.
Baca juga : Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024
“Jadi, tadi hanya penyerahan secara simbolis, nanti petugas di lapangan bersama dinas sosial tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mendistribusikan langsung," lanjut Yan Mandenas.
Kedepannya Yan Mandenas berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian lebih kepada masyarakat Papua untuk pengadaan rumah sehat.
"Saya banyak berkeliling Papua termasuk daerah rawan konflik. Dari hasil berkeliling, saya menyimpulkan masyarakat Papua banyak membutuhkan rumah sehat karena rumah saat ini menjadi kebutuhan dasar. Berdasarkan data 1 rumah di Papua rata-rata diisi oleh 5 Kepala Keluarga (KK). Untuk itu agar rumah sehat lebih banyak dan cepat terbangun selain Kemen-PUPR, saya berharap kementerian lain juga ikut membantu sesuai tupoksinya masing-masing," tandas Yan Mandenas.
Sementara itu, Kementerian Sosial melalui BBPPKS akan mengontrol distribusi bantuan ini agar tepat sasaran, dengan demikian bantuan yang mencapai Rp201 miliar itu akan tersalurkan di seluruh tanah Papua.
Ada 4 jenis bantuan yang disalurkan, antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan yatim-piatu, dan bantuan atensi.
Berikut rincian bantuan sosial yang disalurkan di tanah Papua :
Dari empat jenis bantuan tersebut, Kemensos secara keseluruhan memberikan total bantuan senilai Rp 201.471.142.120. (Z-5)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved