Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial bersama dengan Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp201 miliar kepada masyarakat Papua pada Sabtu (25/11).
Adapun penyerahan bantuan bansos bagi masyarakat penerima manfaat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Tanah Hitam, Kota Jayapura dilakukan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Yan Permenas Mandenas.
Sejak masuk Komisi VIII, anggota DPR RI Dapil Papua itu berkomitmen untuk terus berupaya mendorong penyaluran bantuan secara berkesinambungan khususnya bagi Papua mengingat alokasi anggaran di Kemensos cukup besar.
Baca juga : Ini Jurus Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi
“Papua merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian cukup besar dari pemerintah, melalui Kemensos dan DPR, karena Papua merupakan daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar,” ujar Yan Mandenas.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, daerah 3T mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan dalam rangka membantu masyarakat.
Baca juga : Bansos Pangan Diperpanjang Hingga 2024
“Jadi, tadi hanya penyerahan secara simbolis, nanti petugas di lapangan bersama dinas sosial tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mendistribusikan langsung," lanjut Yan Mandenas.
Kedepannya Yan Mandenas berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian lebih kepada masyarakat Papua untuk pengadaan rumah sehat.
"Saya banyak berkeliling Papua termasuk daerah rawan konflik. Dari hasil berkeliling, saya menyimpulkan masyarakat Papua banyak membutuhkan rumah sehat karena rumah saat ini menjadi kebutuhan dasar. Berdasarkan data 1 rumah di Papua rata-rata diisi oleh 5 Kepala Keluarga (KK). Untuk itu agar rumah sehat lebih banyak dan cepat terbangun selain Kemen-PUPR, saya berharap kementerian lain juga ikut membantu sesuai tupoksinya masing-masing," tandas Yan Mandenas.
Sementara itu, Kementerian Sosial melalui BBPPKS akan mengontrol distribusi bantuan ini agar tepat sasaran, dengan demikian bantuan yang mencapai Rp201 miliar itu akan tersalurkan di seluruh tanah Papua.
Ada 4 jenis bantuan yang disalurkan, antara lain Bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan yatim-piatu, dan bantuan atensi.
Berikut rincian bantuan sosial yang disalurkan di tanah Papua :
Dari empat jenis bantuan tersebut, Kemensos secara keseluruhan memberikan total bantuan senilai Rp 201.471.142.120. (Z-5)
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
EKSPANSI proyek pembangunan dan meningkatnya konflik di Papua dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya wilayah adat.
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
Film anak bergenre musikal-petualangan ini tidak hanya menyuguhkan keindahan visual, tetapi juga membawa pesan mendalam tentang relasi manusia dengan alam.
Pesawat Smart Air ditembak KKB saat mendarat di Karowai, Boven Digoel, Papua Selatan. Pilot dan kopilot dilaporkan tewas, sementara kondisi 13 penumpang masih belum dipastikan.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved