Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir menilai tak ada masalah mengenai program "Lapor Mas Wapres" yang diluncurkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya kan bagus toh, wakil presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sangat, sebagai masyatakat tentunya sangat senang bisa memberikan aspirasi kepada Wapres. Di DPR kan juga kita sudah bentuk badan aspirasi masyrakat (BAM) ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyatakat selain kepada DPR bisa langsung ke wapres, wakil pemerintah," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Adies mengaku program Lapor Mas Wapres tersebut tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Ia mengaku yang terpenting saat ini masyarakat memiliki banyak saluran atau pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka pengaduan, kayak di kepolisian kan suda ada pengaduan, TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres sudah membuka itu, saya rasa baik-baik saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi meluncurkan Program “Lapor Mas Wapres” sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait berbagai permasalahan publik. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah laporan mereka ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ditindaklanjuti atau tidak dalam jangka waktu 14 hari kerja.
(Faj/I-2)
Pembentukan BAM menimbulkan kebingungan. Pasalnya, penyerapan aspirasi sejauh ini dilakukan di komisi.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut, kata Puan, termasuk pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat.
Selain menyetujui penambahan komisi, rapat paripurna juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved