Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir menilai tak ada masalah mengenai program "Lapor Mas Wapres" yang diluncurkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya kan bagus toh, wakil presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sangat, sebagai masyatakat tentunya sangat senang bisa memberikan aspirasi kepada Wapres. Di DPR kan juga kita sudah bentuk badan aspirasi masyrakat (BAM) ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyatakat selain kepada DPR bisa langsung ke wapres, wakil pemerintah," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Adies mengaku program Lapor Mas Wapres tersebut tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Ia mengaku yang terpenting saat ini masyarakat memiliki banyak saluran atau pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka pengaduan, kayak di kepolisian kan suda ada pengaduan, TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres sudah membuka itu, saya rasa baik-baik saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi meluncurkan Program “Lapor Mas Wapres” sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait berbagai permasalahan publik. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah laporan mereka ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ditindaklanjuti atau tidak dalam jangka waktu 14 hari kerja.
(Faj/I-2)
Pembentukan BAM menimbulkan kebingungan. Pasalnya, penyerapan aspirasi sejauh ini dilakukan di komisi.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut, kata Puan, termasuk pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat.
Selain menyetujui penambahan komisi, rapat paripurna juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved