Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir menilai tak ada masalah mengenai program "Lapor Mas Wapres" yang diluncurkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya kan bagus toh, wakil presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sangat, sebagai masyatakat tentunya sangat senang bisa memberikan aspirasi kepada Wapres. Di DPR kan juga kita sudah bentuk badan aspirasi masyrakat (BAM) ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyatakat selain kepada DPR bisa langsung ke wapres, wakil pemerintah," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Adies mengaku program Lapor Mas Wapres tersebut tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Ia mengaku yang terpenting saat ini masyarakat memiliki banyak saluran atau pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka pengaduan, kayak di kepolisian kan suda ada pengaduan, TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres sudah membuka itu, saya rasa baik-baik saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi meluncurkan Program “Lapor Mas Wapres” sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait berbagai permasalahan publik. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah laporan mereka ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ditindaklanjuti atau tidak dalam jangka waktu 14 hari kerja.
(Faj/I-2)
Pembentukan BAM menimbulkan kebingungan. Pasalnya, penyerapan aspirasi sejauh ini dilakukan di komisi.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut, kata Puan, termasuk pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat.
Selain menyetujui penambahan komisi, rapat paripurna juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat.
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved