Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir menilai tak ada masalah mengenai program "Lapor Mas Wapres" yang diluncurkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Adies menilai program tersebut merupakan upaya Gibran menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya kan bagus toh, wakil presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sangat, sebagai masyatakat tentunya sangat senang bisa memberikan aspirasi kepada Wapres. Di DPR kan juga kita sudah bentuk badan aspirasi masyrakat (BAM) ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyatakat selain kepada DPR bisa langsung ke wapres, wakil pemerintah," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Adies mengaku program Lapor Mas Wapres tersebut tidak tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Ia mengaku yang terpenting saat ini masyarakat memiliki banyak saluran atau pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
"Saya rasa mungkin ya baik juga kalau seluruh kementerian dengan sektornya sendiri-sendiri membuka pengaduan, kayak di kepolisian kan suda ada pengaduan, TNI juga sudah ada, menteri-menteri lain mungkin bisa meniru, apalagi Pak Wapres sudah membuka itu, saya rasa baik-baik saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara resmi meluncurkan Program “Lapor Mas Wapres” sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan terkait berbagai permasalahan publik. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apakah laporan mereka ke berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, ditindaklanjuti atau tidak dalam jangka waktu 14 hari kerja.
(Faj/I-2)
Pembentukan BAM menimbulkan kebingungan. Pasalnya, penyerapan aspirasi sejauh ini dilakukan di komisi.
DPR telah menetapkan pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) baik komisi dan badan.
Jumlah dan komposisi keanggotaan tersebut, kata Puan, termasuk pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat.
Selain menyetujui penambahan komisi, rapat paripurna juga menyetujui pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
Bahtra Banong meminta aparat mengusut temuan lima pulau di Indonesia yang ditawarkan secara komersial melalui situs perdagangan online Private Islands Online.
"Indonesia harus menunjukkan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi dampak lanjutan dari dinamika kawasan Timur Tengah.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved