Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansah mengatakan kebakaran tidak hanya terjadi pada musim kemarau namun bisa terjadi juga di musim hujan.
Ia menilai, kebakaran sampah yang terjadi di TPA salah satunya karena minimnya mitigasi atau pencegahan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Baca juga: Kebakaran TPA Rawa Kucing Kota Tangerang Semakin Membesar
"Itu persoalan lama karena tidak ada political will untuk melakukan mitigasi. preventif minim," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/10).
Selain itu, menurutnya pemerintah masih melimpahkan persoalan sampah ke masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.
Baca juga: Kebakaran Gunung Sampah TPA Rawa Kucing Sebabkan Sesak Napas
"Kedua, memang mereka selalu melimpahkan masalah sampah ini tanggung jawab masyarakat, mereka menyalahkan yang merokok sembarangan atau apa lebih kesitu," jelasnya.
Selanjutnya, terkait teknologi pengolahan sampah yang sampai hari ini sangat tidak signifikan. Selain biaya yang mahal, menurut Trubus tidak adanya keinginan pemerintah untuk memprioritaskan persoalan sampah ini untuk segera diselesaikan.
"Minim sekali model pengelolaan sampah secara teknologi mungkin mahal, tidak didukung oleh pemerintah daerah setempat," jelasnya. (Far/Z-7)
Sementara satu kematian sudah dikonfirmasi. Dia mengidentifikasi korban tersebut sebagai seorang wanita berusia 22 tahun.
Pemerintah daerah harus tegas menertibkan dan masyarakat perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Beban TPA sudah sangat berat
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029. Pemerintah harus lebih gencar melakukan aksi di lapangan.
Pemkot Pekalongan mengatakan sejauh ini sampah masih menjadi persoalan karena masa transisi perubahan dari pengelolaan open dumping menuju pengolahan secara tertutup.
Pemko Padang telah menginstruksikan petugas kebersihan untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah, khususnya di kawasan permukiman, pasar dan pusat kuliner.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Kota Jakarta Utara akan percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved