Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansah mengatakan kebakaran tidak hanya terjadi pada musim kemarau namun bisa terjadi juga di musim hujan.
Ia menilai, kebakaran sampah yang terjadi di TPA salah satunya karena minimnya mitigasi atau pencegahan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Baca juga: Kebakaran TPA Rawa Kucing Kota Tangerang Semakin Membesar
"Itu persoalan lama karena tidak ada political will untuk melakukan mitigasi. preventif minim," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/10).
Selain itu, menurutnya pemerintah masih melimpahkan persoalan sampah ke masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.
Baca juga: Kebakaran Gunung Sampah TPA Rawa Kucing Sebabkan Sesak Napas
"Kedua, memang mereka selalu melimpahkan masalah sampah ini tanggung jawab masyarakat, mereka menyalahkan yang merokok sembarangan atau apa lebih kesitu," jelasnya.
Selanjutnya, terkait teknologi pengolahan sampah yang sampai hari ini sangat tidak signifikan. Selain biaya yang mahal, menurut Trubus tidak adanya keinginan pemerintah untuk memprioritaskan persoalan sampah ini untuk segera diselesaikan.
"Minim sekali model pengelolaan sampah secara teknologi mungkin mahal, tidak didukung oleh pemerintah daerah setempat," jelasnya. (Far/Z-7)
Kepulan asap masih terlihat di sejumlah titik yang ada di lokasi pembuangan sampah. Untuk itu, petugas di lapangan masih melakukan monitoring siang dan malam.
Kepulan asap berdampak pada gangguan kesehatan ratusan warga, karena mereka harus menghirup asap setiap hari.
Di TPA Pasirsembung hanya tersisa lahan sekitar 8.000 meter persegi untuk menampung sampah
Pengangkutan sampah sudah dilakukan sambil penanganan kebakaran di lokasi.
Volume sampah di TPA Sumur Batu memang sudah overload. Ditambah, teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah dicanangkan sejak 2015 belum juga maksimal.
DUA bulan lalu, Pemerintah Kota Depok sudah mengirimkan surat layang ke Pemerintah Provinsi Jawa Ba
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Arief minta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mempersiapkan tata cara pelaksanaan PPKM darurat
Mengingat, wilayah Ibu Kota tengah mengalami kelangkaan pasokan tabung dan gas oksigen. Kondisi ini tidak lepas dari lonjakan kasus covid-19.
Pemprov DKI pun belum mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan program BST, karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Anggaran penanganan banjir Jakarta turut dialokasikan dari program PEN 2021 sebesar Rp1,1 triliun. Namun, sebanyak Rp371 miliar belum digunakan.
Dalam memperkuat transformasi Jakarta, perlu menata diri, melalui perencanaan pembangunan Jakarta yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved