Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansah mengatakan kebakaran tidak hanya terjadi pada musim kemarau namun bisa terjadi juga di musim hujan.
Ia menilai, kebakaran sampah yang terjadi di TPA salah satunya karena minimnya mitigasi atau pencegahan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Baca juga: Kebakaran TPA Rawa Kucing Kota Tangerang Semakin Membesar
"Itu persoalan lama karena tidak ada political will untuk melakukan mitigasi. preventif minim," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/10).
Selain itu, menurutnya pemerintah masih melimpahkan persoalan sampah ke masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.
Baca juga: Kebakaran Gunung Sampah TPA Rawa Kucing Sebabkan Sesak Napas
"Kedua, memang mereka selalu melimpahkan masalah sampah ini tanggung jawab masyarakat, mereka menyalahkan yang merokok sembarangan atau apa lebih kesitu," jelasnya.
Selanjutnya, terkait teknologi pengolahan sampah yang sampai hari ini sangat tidak signifikan. Selain biaya yang mahal, menurut Trubus tidak adanya keinginan pemerintah untuk memprioritaskan persoalan sampah ini untuk segera diselesaikan.
"Minim sekali model pengelolaan sampah secara teknologi mungkin mahal, tidak didukung oleh pemerintah daerah setempat," jelasnya. (Far/Z-7)
Pemkot Pekalongan mengatakan sejauh ini sampah masih menjadi persoalan karena masa transisi perubahan dari pengelolaan open dumping menuju pengolahan secara tertutup.
Pemko Padang telah menginstruksikan petugas kebersihan untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah, khususnya di kawasan permukiman, pasar dan pusat kuliner.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Kota Jakarta Utara akan percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.
DLH Kota Banjarmasin akan membangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di sejumlah lokasi, serta menggalakkan kampanye pemilahan sampah.
KLH akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 306 kota/kabupaten dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melakukan pembuangan terbuka pada bulan depan.
Di Indonesia, lanjut dia, total ada 550 TPA, sebanyak 306 atau sekitar 54,44% di antaranya masih menerapkan open dumping.
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved