Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka dipastikan tak akan bisa mengelak atau beralasan meminta mutasi ke instansi daerah seperti Jakarta dan sekitarnya.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Harmoyo Dwi Putranto dalam konferensi pers Persiapan ASN Menuju IKN di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (19/3).
“BKN kan diberikan juga kewenangan untuk menetapkan keputusan pindah itu. kalau dia minta dipindah ke daerah dari instansi pusat, ya jangan dulu. Karena mereka memang akan diprioritaskan untuk ke IKN. Kita ada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang mengatur, ada PP 94, wajib mengikuti perintah kedinasan, wajib mengikuti peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Sebut Pemindahan ASN ke IKN Bisa Dimulai Juli 2024
Lagi pula, lanjut Harmoyo, para ASN pusat telah terikat kontrak sedari awal untuk bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah NKRI. Karenanya, pengelakkan tak akan bisa dilakukan. Dia juga memastikan tak terjadi tren pensiun dini dari ASN pusat.
Selain itu, seluruh ASN pusat pada akhirnya juga akan dipindahkan ke IKN. Saat ini pemindahan dilakukan bertahap guna menyesuaikan kapasitas dan prioritas yang dibutuhkan di IKN. Harmoyo mengatakan, sumber daya manusia yang sekarang ini dibutuhkan untuk berada di IKN ialah mereka yang memiliki literasi digital mumpuni dan memegang core value Berakhlak.
Karenanya dilakukan seleksi melalui tes potensi dan kompetensi terhadap ASN pusat untuk dipindah ke IKN. Tes potensi dan kompetensi tersebut telah dilakukan sejak 2022. Hingga Februari 2024, sebanyak 121.626 orang ASN pusat telah menjalani tes tersebut. Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah.
Baca juga : Jokowi Minta Menpan RB Susun Simulasi Perpindahan ASN ke IKN
“Ini menjadi prioritas nasional BKN, karena memang dipersiapkan untuk mengetahui potensi kompetensi yang layak dipindah ke IKN nanti. Ini masih berlangsung, tentu sampai kebutuhan di IKN terpenuhi,” kata Harmoyo.
“Kita ingin mereka yang pindah itu adalah talenta-talenta yang diperlukan. Tes potensi kompetensi itu prinsipnya untuk mengetahui, memperoleh PNS dengan literasi digital dan core value berakhlak, jadi mereka yang dipindah itu adalah yang memenuhi syarat,” tambahnya.
Data BKN menunjukkan, jumlah ASN pusat per 15 Maret 2024 ialah sebanyak 1.001.222 orang, atau 22% dari total ASN di Tanah Air yang mencapai 4.446.364 orang. Namun Harmoyo belum bisa memastikan berapa banyak ASN pusat yang akan dipindah ke IKN. Hal itu, kata dia, akan disampaikan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.
(Z-9)
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi resmi diumumkan oleh sepuluh instansi, yang meliputi pemerintah pusat dan daerah.
Honorer yang akan diangkat menjadi PPPK berjumlah 1.292 orang sehingga total ASN Kabupaten Jayapura mencapai 6.845 orang.
Pengolahan data untuk peserta PPPK Guru Tahap I lebih sederhana dibandingkan tenaga kesehatan (nakes) dan teknis, berkat peran aktif Kemendikdasmen.
Per 4 Januari 2025 pukul 12.00 WIB, sudah 484 instansi yang datanya masuk ke BKN.
Peserta dapat mengunduh sertifikat tes PPPK 2024 secara online di laman resmi BKN melalui sertifikat.bkn.go.id .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved