Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan Juli 2024.
Hal itu disampaikan saat seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel pertahanan keamanan (hankam) di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, (1/3).
Menurut Presiden Jokowi, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada Juli, diikuti 21 tower tambahan pada September, dan 14 tower lagi pada November. Total keseluruhan, akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November 2024.
Baca juga : Jokowi Minta Menpan RB Susun Simulasi Perpindahan ASN ke IKN
"Pergeseran ASN ke sini dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juni," ujarnya.
Presiden Jokowi menambahkan meskipun IKN merupakan proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu.
Lebih lanjut, Presiden menyebut topping off merupakan simbol pembangunan hunian telah mencapai tahap signifikan sebab struktur utama bangunan telah selesai.
Baca juga : Keluarga ASN yang Pindah ke IKN bakal Dapat Insentif
Sebelumnya presiden melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan, di IKN.
Jokowi menyebut pertumbuhan jumlah peserta BPJS yang telah mencapai 267 juta atau 95,7% dari total penduduk Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.
Hadir pula Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (Z-3)
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved