Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan Juli 2024.
Hal itu disampaikan saat seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel pertahanan keamanan (hankam) di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, (1/3).
Menurut Presiden Jokowi, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada Juli, diikuti 21 tower tambahan pada September, dan 14 tower lagi pada November. Total keseluruhan, akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November 2024.
Baca juga : Jokowi Minta Menpan RB Susun Simulasi Perpindahan ASN ke IKN
"Pergeseran ASN ke sini dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juni," ujarnya.
Presiden Jokowi menambahkan meskipun IKN merupakan proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu.
Lebih lanjut, Presiden menyebut topping off merupakan simbol pembangunan hunian telah mencapai tahap signifikan sebab struktur utama bangunan telah selesai.
Baca juga : Keluarga ASN yang Pindah ke IKN bakal Dapat Insentif
Sebelumnya presiden melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan, di IKN.
Jokowi menyebut pertumbuhan jumlah peserta BPJS yang telah mencapai 267 juta atau 95,7% dari total penduduk Indonesia.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.
Hadir pula Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (Z-3)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang mempersoalkan kepastian hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai kota hantu
Pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air, sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.
KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Palu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menindak 2.708 pegawai Kemensos yang tidak hadir tanpa keterangan.
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved