Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

Kisruh JHT, Labor Institute Indonesia Sarankan Serikat Pekerja Uji Materi UU SJSN 

Secara yuridis Permenaker 2 tahun 2022 tersebut sudah sesuai dengan Pasal 35 dan 37 UU SJSN junto PP no. 46 tahun 2015. 

Sidang MK, Panglima TNI Enggan Paparkan Klausul Perpanjangan Usia Pensiun

Panglima TNI me mengaku tidak dapat membacakan secara rinci perubahan usia pensiun yang nantinya diatur dalam revisi UU TNI. Pasalnya, bisa saja poin itu berubah saat pembahasan.

Ahli Sebut Badan Khusus Kontraproduktif dengan Semangat UU Otsus

Badan khusus  itu kebanyakan berasal dari pemerintah pusat, sedangkan perwakilan prvinsi hanya satu, tanpa hak istimewa.

Yasonna: Pemerintah dan DPR Patuhi Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Merasa Terhambat Peroleh Kepastian, Advokat Gugat UU Cipta Kerja

Keberadaan UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga menimbulkan ketidakpastian.

Pemohon Sebut Hanya Dua Calon Presiden Picu Masyarakat Terbelah

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

MK Kukuhkan Wewenang Polisi Periksa Identitas

Kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana.

Banjir Gugatan UU Pemilu, MK Tegaskan Semua Permohonan Prioritas

Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.

MK Diprediksi Bakal Mudah Mentahkan Gugatan 'Presidential Threshold' 0%

Parpol yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan presidential threshold. Namun, kenyataannya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok.

Dewan Pers Anggap Dalil Pemohon Keliru

Dewan Pers menyebut dalil para pemohon keliru terhadap tafsir dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (5) UU Pers yang menganggap Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers.

Pengujian UU PSDN, TNI/Polri Komponen Utama Pertahanan dan Keamanan

Mahkamah Konstitusi juga didorong untuk mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.

MK Tolak Uji Materi Soal Pemutusan Informasi Elektronik

Meski menolak permohonan tersebut, dalam menjamin asas keterbukaan, MK berpendapat pemerintah perlu menyampaikan notifikasi digital.

Pemerintah : Dewan Pers Tidak Membatasi Hak Organisasi Pers

Dalam menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik, pemerintah menilai tidak mungkin dilakukan oleh lebih dari satu lembaga selain Dewan Pers.

Tanggapi Gugatan Oce Kaligis, KPK: Berantas Korupsi Termasuk soal Remisi

Ali menegaskan bahwa perkara korupsi adalah "extra ordinary crime" yang bukan saja harus diusut demi rasa keadilan, tapi juga harus dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kubu AHY Dinilai Panik Hadapi Judicial Review AD/ART

AD/ART yang sudah disahkan melalui SK Kemenkumham itu digugat melalui pengajuan JR ke MA oleh empat Ketua DPC yang dipecat AHY bersama kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra.

MK Tolak Permohonan O. C Kaligis yang tak Kunjung Dapat Remisi

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Uji UU Tipikor, MK Tolak Permohonan Rio Capella

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjelaskan rumusan normal dalam UU Tipikor memuat aturan yang sifatnya antisipatif terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

Hakim Konstitusi Pertanyakan Naskah Akademik dan Perubahan Nama UU Cipta Kerja

Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan para saksi dari pemerintah mengenai hal tersebut dalam sidang lanjutan No.91,103,105,107/PUU-XVIII/2020 dan perkara No.4,6/PUU-XIX/2020.

MA Tolak Uji Materi Aturan soal TWK KPK

MA menyatakan pegawai KPK yang tidak bisa diangkat menjadi ASN bukan karena persoalan pada Perkom melainkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) itu sendiri.

Ahli : Pembentukan UU Cipta Kerja Menabrak Aturan

Pembentukan Undang-Undang No11/2020 tentang Cipta Kerja dianggap menabrak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia