MK Diprediksi Bakal Mudah Mentahkan Gugatan 'Presidential Threshold' 0%

PAKAR hukum tata negara Margarito Kamis meyakini pengajuan permohonan judicial review terkait presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi oleh individu dan sekelompok orang bakal mudah dipatahkan oleh Hakim MK. Meski demikian langkah itu harus dihormati karena berkenaan dengan hak konstitusional individu.

“Masalahnya adalah begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi maka harus berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep,” ujar Margarito dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/12).

Dijelaskan dia secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Secara nalar, kata Margarito, parpol yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan presidential threshold. Namun, kenyataannya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok. “Saya mengalami kesulitan bagaimana hakim MK menerima gugatan dari perseorangan. Saya tidak tahu bagaimana jalan pikirtan hakim, tetapi saya menduga hakim MK akan dengan mudah mengesampingkaan permohonan-permohonan dalam arti tidak diterima,” kata Margarito.

Baca juga: Presidential Treshold Dinilai Masih Diperlukan dalam Sistem Politik Indonesia 

Kalau melihat gejala hari ini, Margarito menduga pemohon akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep.

“Jujur saja saya tidak menemukan penalaran yang cukup logis utnuk menyerupakan manusia dengan parpol. Kalau saja, hakim berada dalam perspektif ini maka mudah saja tidak menerima permohonan tersebut,” ujar Margarito.

Margarito menegaskan persoalan legal standing sangat menentukan permohonan JR tersebut.

“Jadi saya rasa, teman-teman yang mengajukan JR tentang PT nol persen, sebaiknya memikirkan alternatif lain untuk mendemokrastisasi proses dalam menemukan capres-cawapres di parpol. Dan jika secara konsep atau legal standing tidak diterima maka otomatis secara teknis juga sulit," katanya.

Oleh karena itu, Margarito menyarankan agar sebaiknya energi dipakai untuk tujuan memperkuat proses seleksi dan demokrasi di internal parpol. "Sebaiknya kita pakai ketentuan yang sudah ada,” pungkas Margarito.(OL-4)