Jumat 31 Desember 2021, 20:15 WIB

MK Diprediksi Bakal Mudah Mentahkan Gugatan 'Presidential Threshold' 0%

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
MK Diprediksi Bakal Mudah Mentahkan Gugatan

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis

 

PAKAR hukum tata negara Margarito Kamis meyakini pengajuan permohonan judicial review terkait presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi oleh individu dan sekelompok orang bakal mudah dipatahkan oleh Hakim MK. Meski demikian langkah itu harus dihormati karena berkenaan dengan hak konstitusional individu.

“Masalahnya adalah begitu masuk ke Mahkamah Konstitusi maka harus berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep,” ujar Margarito dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/12).

Dijelaskan dia secara konseptual, UUD 1945 Pasal 6a ayat (2) menyebutkan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Secara nalar, kata Margarito, parpol yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan presidential threshold. Namun, kenyataannya sekarang yang mengajukan adalah individu/kelompok. “Saya mengalami kesulitan bagaimana hakim MK menerima gugatan dari perseorangan. Saya tidak tahu bagaimana jalan pikirtan hakim, tetapi saya menduga hakim MK akan dengan mudah mengesampingkaan permohonan-permohonan dalam arti tidak diterima,” kata Margarito.

Baca juga: Presidential Treshold Dinilai Masih Diperlukan dalam Sistem Politik Indonesia 

Kalau melihat gejala hari ini, Margarito menduga pemohon akan berhadapan dengan masalah teknis maupun konsep.

“Jujur saja saya tidak menemukan penalaran yang cukup logis utnuk menyerupakan manusia dengan parpol. Kalau saja, hakim berada dalam perspektif ini maka mudah saja tidak menerima permohonan tersebut,” ujar Margarito.

Margarito menegaskan persoalan legal standing sangat menentukan permohonan JR tersebut.

“Jadi saya rasa, teman-teman yang mengajukan JR tentang PT nol persen, sebaiknya memikirkan alternatif lain untuk mendemokrastisasi proses dalam menemukan capres-cawapres di parpol. Dan jika secara konsep atau legal standing tidak diterima maka otomatis secara teknis juga sulit," katanya.

Oleh karena itu, Margarito menyarankan agar sebaiknya energi dipakai untuk tujuan memperkuat proses seleksi dan demokrasi di internal parpol. "Sebaiknya kita pakai ketentuan yang sudah ada,” pungkas Margarito.(OL-4)

Baca Juga

MI/Arya Manggala

PDI-P Belum Pikirkan Pengganti Tjahjo Kumolo

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:17 WIB
DPP PDI Perjuangan belum memikirkan nama pengganti untuk menjadi calon pengganti Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, yang meninggal dunia pada...
MI/Susanto

Mahfud MD: Presiden Kantongi Nama Untuk Jabatan Menpan RB

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:12 WIB
Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menpan RB ad interim, berpendapat bahwa Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih...
Antara

Airlangga: Belum Ada Pembahasan Menteri PAN-RB

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 04 Juli 2022, 12:09 WIB
Pemerintah masih dalam suasana berduka dan masih menunggu waktu yang tepat untuk mulai mendiskusikan hal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya