MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Perkawinan Beda Agama

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (6/4/2022). Adapun uji materiil UU Perkawinan diajukan oleh seorang pria bernama E Ramos Petege, warga Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua. 

Kuasa hukum pemohon yang diwakili oleh Dixon Sanjaya dan Hans Poliman menilai pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 2 ayat 1, 2, serta Pasal 8 huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena bertentangan dengan UUD 1945. "Negara tidak boleh menghambat kebebasan beragama warganya melalui tertib administratif. Sebab, hal demikian akan menyebabkan diskriminasi yang melanggar hak warga negara," tutur Dixon saat sidang pengujian materiil UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/4).

"Setiap orang berhak menikah dengan siapapun, terlepas beda agama. Oleh karenanya negara tidak boleh melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama," tambahnya.

Dixon menyebut seharusnya pemerintah memberikan solusi untuk warganya yang mau menikah beda agama. Dixon membeberkan status quo yang ditawarkan pemerintah saat ini ada tiga cara. Yang pertama, pernikahan di luar negeri sebagai bentuk penyelundupan hukum. Artinya negara memaksa warga sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. 

Yang kedua, Dixon menyebut bahwa ada permintaan salah satu mempelai untuk berpindah mengikuti agama pasangannya dinilai membohongi Tuhan untuk perkawinan. Yang terakhir, MA pada 2019 mengeluarkan fatwa yang mengikat ke seluruh pengadilan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui negara.

Padahal, lanjut Dixon, Ketua MK Anwar Usman pernah menyatakan bahwa pernikahan ialah hak asasi dan jodoh merupakan perintah dari Allah SWT. Karenanya, pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara. "Maka, kami memohon kepada majelis MK untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya," papar Hans.

Baca juga: Presiden Minta Hentikan Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

Menanggapi pernyataan pemohon, pimpinan Sidang Panel Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menuturkan hasil rapat serta tindak lanjut dari ajuan ini akan disampaikan kepaniteraan yang akan dihadiri oleh sembilan hakim. "Akan dihadiri sembilan hakim. Nanti bagaimana hasil rapat itu, tindak lanjut atau perkara saudara ajukan ini. Jadi saudara menunggu dan nanti akan disampaikan kepaniteraan, perkara yang diajukan ini," pungkasnya. (OL-14)