Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

Hapus Badan Peradilan Khusus, MK Kukuhkan Diri sebagai Peradilan Pemilu

Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

MK tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli sebagai pemohon.

Pengemudi Ojol Gugat Penghapusan Pensiun Presiden dan pejabat Negara Lain

Soleh menjelaskan jabatan presiden, menteri dan kepala daerah bukan jabatan yang lama. Melainkan hanya lima tahun sehingga tidak tepat apabila mereka mendapat pensiun.

MK: Dewan Pers Tetap Berwenang Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan

Mahkamah Konstitusi pun menolak permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diajukan sejumlah pemohon.

DPP KNPI Dukung Uji Materi UU Polri Untuk Polri yang Lebih Baik

DPP KNPI akan segera ajukan uji materi UU Polri menyusul terkuaknya kasus terbunuhnya Brigadir J atau polisi tembak polisi di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Sambo.

Ada Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, Gugatan Uji Materi UU IKN Dicabut

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius, terutama dalam permohonan di lembaga negara.

UU Cipta Kerja Kembali Digugat

Kuasa Hukum yakni Anwar Rahman mengatakan pengujian formil dimohonkan karena UU Cipta Kerja masih dijadikan dasar untuk membuat peraturan pemerintah.

Uji Materi Soal Jabatan Hakim MK Ditolak

Terdapat tiga gugatan uji materi UU MK, di mana salah satu pasal yang digugat, yakni soal masa jabatan hakim MK.

Saksi Sampaikan Rapat Panja UU IKN Dihentikan Sepihak

Rapat sempat dihentikan sementara (skorsing) oleh pimpinan menjelang maghrib. Namun, setelah pukul 19.00 WIB, rapat yang semestinya masih dilanjutkan, tiba-tiba tidak dapat diikuti.

Tidak Berikan Keuntungan Masyarakat, Guru Honorer Minta MK Batalkan UU IKN

Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota negara, tidak jelas.

Netralitas MK dalam Pengujian UU IKN Dipertanyakan

Kuasa hukum pemohon pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, Viktor Santoso Tandiasa mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sayembara desain Gedung MK di IKN. 

Pedagang Pecel Lele Gugat UU Perdagangan ke MK

Dalam petitum, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

MK Minta Bukti Tambahan dari DPR Terkait Gugatan uji Formil UU IKN

Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat dengan jalur cepat.

Permohonan Uji Materi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dinilai Tidak Berdasar

Dalam Permendikbud terdapat konsensus dari korban terhadap pelaku untuk membedakan mana kekerasan seksual dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan dengan dengan realsi kuasa.

Ketum Partai Gelora Anis Matta Gugat Ketentuan Pemilu Serentak

Berbeda dengan Partai Ummat yang pemohonannya sudah ditolak MK, Partai Gelora tidak mengungat ambang batas pencalonan presiden

MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Perkawinan Beda Agama

Padahal, lanjut Dixon, Ketua MK Anwar Usman pernah menyatakan bahwa pernikahan ialah hak asasi dan jodoh merupakan perintah dari Allah SWT.

Penggugat UU IKN Minta MK Keluarkan Putusan Sela

Permohonan putusan sela itu untuk memerintahkan pada pemerintah menunda pelaksanaan UU IKN yang sedang diuji formil di MK.

DKPP Hormati Putusan MK

Putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ujar Muhammad, harus dipatuhi baik yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

21 Orang Gugat UU IKN ke MK, Sejumlah Pasal Dinilai Bebani APBN

Penggugat meminta Mahkamah untuk memeriksa permohonan pengujian formil dan materil UU no 3 2022 tentang IKN.

Kini Giliran 'Emak-emak' Gugat Ambang Batas Presiden

Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

Rekonstruksi Manusia Utuh

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia