Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, pihaknya memberikan jawaban untuk 42 partai, 1 DPD dan 1 perorangan partai di 8 provinsi.
Dalam PHPU yang diletakkan yang paling atas (alat bukti) adalah surat dan dokumen di atas keberadaan saksi. Jadi saksi tidak perlu banyak, tapi yang paling mendukung.
KPU meyakini banyak perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang tidak dilanjutkan dalam persidangan berikutnya oleh majelis hakim MK.
Caleg PKB Mahmuddin mengatakan tidak menunjuk Syarif sebagai kuasa hukum, yang seharusnya disampaikan pada sidang sebelumnya
Mahkamah menegaskan perkara sengketa pileg akan melewati proses seleksi dalam rapat permusyawaratan hakim. Dari proses tersebut suatu perkara bisa tidak lolos ke tahap sidang pembuktian.
Para penggugat mendesak agar Partai Gerindra menetapkan 14 orang tersebut ditetapkan sebagai anggota Legislatif dari Partai Gerindra.
Hakim MK mempertanyakan pernyataan KPU bahwa permohonan soal menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, bukan kewenangan pemohon
Sidang pada hari ini masih terbagi dalam tiga panel.
Lebih dari 4.000 warga dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara menuntut KPU Nusa Tenggara Timur mengembalikan suara yang diduga dialihkan ke caleg lain bukan pendukung mereka.
Ke-59 perkara PHPU Pileg 2019 tersebut berasal dari 11 provinsi.
KPU akan menentukan langkah selanjutnya termasuk menentukan nama dan jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, usai putusan sela MK
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, kembali mengingatkan kepada para pemohon sidang PHPU 2019 terkait batas waktu penyerahan alat bukti tambahan yang ingin diserahkan menyusul.
Dalam permohonannya, NasDem mempermasalahkan menggelembungnya suara Partai Hanura yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD NasDem.
MK menerima 340 pendaftar gugatan yang dimohonkan pemohon. Jumlah itu mengerucut menjadi 260 gugatan setelah teregistrasi.
Agenda utama sidang di Mahkamah Konstitusi adalah pemeriksaan pendahuluan. Yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.
Pengajuan permohonan tersebut telah melewati batas waktu pengajuan.
NasDem keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu ke KPU untuk tidak menghitung surat suara pemilihan luar negeri melalui kantor pos.
Sidang masih dibagi dalam tiga panel dengan jumlah 64 perkara
Perkara yang sudah diregistrasi dan masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 260 perkara dari 11 partai politik yang ikut Pemilu 2019.
Dalam permohonan, NasDem menggugat penetapan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan rekapitulasi suara Pileg 2019 di Dapil 1 Jawa Timur
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved