Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PARTAI NasDem menggugat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) II DKI Jakarta yang berlangsung di Malaysia.
Dalam permohonan nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), NasDem mendalilkan caleg NasDem nomor urut 2 bernama Davin Kirana telah kehilangan suara sebanyak 35.306 suara.
Ketua Badan Advokasi Hukum NasDem, Taufik Basari, menjelaskan NasDem merasa keberatan terhadap rekomendasi Bawaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menghitung seluruh surat suara pemilihan luar negeri yang dikirim melalui kantor pos.
Pertimbangan Bawaslu saat itu ialah surat suara yang dikirimkan melalui kantor pos dinilai terlambat tiba 1 hari di kantor PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.
"Padahal, awalnya surat suara tersebut telah dihitung oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia dan sudah dituangkan dalam formulur DA1, tetapi tiba-tiba surat suara tersebut diminta tidak dihitung dengan alasan terlambat," ujar Tobas.
Tobas melanjutkan, menurut dalilnya, tidak ada keterlambatan pengiriman surat suara ke kantor PPLN Kuala Lumpur. Menurutnya, semua surat suara yang masuk ke PPLN Kuala Lumpur masih memenuhi tenggat karena memiliki cap stempel pos 15 Mei.
"Cap stampel posnya itu masih masuk tenggat pada 15 Mei. Namun, oleh Bawaslu dianggap yang bisa dihitung ialah fisik surat suara yang diterima oleh PPLN. Sementara itu, dalam pleno KPU RI menyatakan selama ini praktik yang berlangsung mengenai tenggat biasanya menggunakan stempel pos surat," jelas Taufik.
Taufik menilai rekomendasi Bawaslu merupakan produk cacat hukum. Bawalu dinilai salah menafsirkan tenggat penghitungan surat suara yang dikirimkan melalui kantor pos.
Dalam menyampaikan permohonannya, dikatakan oleh Tobas, NasDem juga menyandingkan 2 versi dokumen DA1-DPR luar negeri Kuala Lumpur sebelum dan sesudah perbaikan.
"Ada dua versi formulir DA1 awal yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur dan DA1 formulir perbaikan yang dikeluarkan di tingkat nasional pleno KPU RI pascarekomendasi Bawaslu," jelas Tobas.
Menurut versi penghitungan suara NasDem di Dapil II DKI, NasDem seharusnya mendapatan suara sebanyak 57.864 suara. Namun, setelah perbaikan, suara NasDem berkurang menjadi 22.558 suara.
Berkuranganya suara NasDem juga berlanjut dalam rapat pleno rekapitulasi nasioanal KPU RI.
NasDem mengklaim meraih 161.745, sementara KPU hanya menetapkan NasDem meraih suara 126.439 suara. Terdapat selisih 35.306 milik Davin Kirana.
64 perkara
Pada hari kedua KPU menghadapi sidang pendahuluan PHPU pileg untuk pemeriksaan 9 provinsi, 59 partai, dan 5 perorangan, tanpa perkara DPD sehingga total ada 64 perkara.
Panel 1 memeriksa NTT, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat. Sementara itu, panel 2 memeriksa Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan Lampung. Terakhir, panel 3 memeriksa Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. (Ins/P-1)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved