Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SURVEI Indonesia Political Opinion (IPO) merilis persepsi publik atas optimisme dan kinerja pemerintah pada Mei 2025. Hasil survei menunjukkan bahwa Presiden dan TNI menjadi lembaga negara paling dipercaya publik.
“Kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara maupun sipil tidak banyak alami perubahan, Presiden dan TNI tetap berada di puncak daftar lembaga paling dipercaya publik,” tutur Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah melansir hasil survei dalam rilis, Senin (2/6).
Selain itu, Dedi menjelaskan tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Hasil survei mencatat secara berturut-turut 15 lembaga negara atau sipil yang dipercaya publik, yakni Presiden RI (97,5%), TNI (92,8%), Basarnas (86,3%), Kejaksaan Agung (76%), Mahkamah Konstitusi (74,3%), BPI Danantara (70,5%), dan Bawaslu (65%).
Selanjutnya, Mahkamah Agung (59,5%), Komisi Pemberantasan Korupsi (55,9%), Dewan Perwakilan Daerah (50,2%), Majelis Permusyawaratan Rakyat (48,1%), dan Polri (46,6%).
Sementara tiga terbawah diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (45,8%), Komisi Pemilihan Umum (43,5%), dan partai politik (43%).
Survei tersebut juga mencatat bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto mencapai angka 81%.
“Sebanyak 81% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto,” tukas Dedi.
Dari data tersebut, secara keseluruhan hasil survei nasional tersebut mencatat sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas, 46% puas, 22% cukup puas, 15% tidak puas, dan empat persen sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Dedi menyebut besaran angka kepuasan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo masih dipercaya publik.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ujarnya.
Diketahui, survei yang dilakukan pada 22–28 Mei 2025 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka secara langsung.
Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling untuk menjamin representativitas dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,90% dan tingkat kepercayaan 95%. (Z-1)
Capaian positif ditunjukkan dari kemampuan BRI Group yang berhasil mencatatkan laba Rp26,53 triliun dengan aset mencapai Rp2.106,37 triliun atau tumbuh 6,52% yoy hingga triwulan II 2025.
Askrindo Syariah berhasil mencatatkan laba bersih per akhir Juni 2025 mencapai Rp96,903 miliar, tumbuh 5,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Setiap 11 kilometer yang diselesaikan peserta akan dikonversikan menjadi donasi senilai Rp11.000, yang disalurkan kepada yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI).
Laba bersih 2024, sambung Heru, mencapai 61% dari target yang ditetapkan yang menunjukkan pengelolaan bisnis yang tetap sehat dan berdaya tahan.
Daftar Fortune Southeast Asia 500 adalah pemeringkatan tahunan yang dirilis oleh Fortune, mencakup 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.
Kinerja ini didukung oleh kegiatan pengeboran 8 sumur eksplorasi dan 112 sumur pengembangan, yang dicapai melalui prinsip OTOBOSOR.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved