Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3. Pada sidang perkara No.169/PUU-XXII/2024 tersebut, para ahli dan saksi memberikan keterangan terkait urgensi keterwakilan minimal perempuan 30% di parlemen khususnya pada alat kelengkapan dewan (AKD).
Pakar politik Universitas Indonesia sekaligus Ketua Cakra Wikara Indonesia, Anna Margret Lumban Gaol mengatakan komitmen partai politik terhadap peningkatan dan penguatan keterwakilan perempuan 30% di parlemen khususnya pada alat kelengkapan dewan (AKD) masih sangat lemah dan jauh dari harapan.
“Data pencalonan perempuan di DPR RI dan data keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik juga menunjukkan ketidakseriusan partai mengemban amanat kesetaraan gender dalam rentang pemilu 2004-2019,” kata Anna di ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (8/7).
Anna menjelaskan penting untuk mendorong minimum keterwakilan 30% perempuan di unsur pimpinan AKD DPR sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan agar memiliki daya lebih untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di parlemen.
“Sejarah legislasi mencatat sejumlah UU yang dihasilkan saat perempuan berada pada posisi kepemimpinan AKD, diantaranya UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dibahas dan disahkan ketika salah satu posisi wakil ketua badan legislasi diisi oleh Ibu Tumbu Saraswati fraksi PDIP,” jelasnya.
Menurut Anna, keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di parlemen, termasuk di posisi pimpinan AKD, akan membawa perspektif yang lebih beragam dan inklusif dalam pengambilan keputusan, serta mendorong kebijakan yang lebih adil dan responsif.
Anna lebih lanjut menyinggung sejumlah produk UU pro perempuan yang berhasil disahkan saat perempuan diberi kesempatan menduduki unsur AKD.
“Mulai dari UU KDRT, UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan minimum 30%, UU Pemberantasan TPPO, UU Penyandang Disabilitas, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Kewarganegaraan yang memuat aturan pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran,” jelasnya.
Selain itu, Anna menilai hakikat kebijakan afirmasi dalam politik sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas, harus disandingkan dengan upaya penguatan keterwakilan perempuan mengisi posisi-posisi strategis kepemimpinan.
“Tujuannya untuk menambahkan daya bekerja secara optimal dan bukan sekedar hadir secara simbolik ataupun demi pemenuhan peraturan administratif semata,” jelasnya.
Kebijakan afirmasi lanjut Anna, pada hakikatnya merupakan bentuk koreksi sistemik atas peluang yang tidak setara dan bentuk pemenuhan hak perempuan dalam politik.
“Ini berarti ada komitmen mengoreksi ketertinggalan historis perempuan mengisi posisi strategis kepemimpinan di AKD DPR RI dan distribusi perempuan anggota DPR RI pada seluruh AKD secara berimbang dan merata,” tukasnya.
Sebelumnya, Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kalyanamitra, dan Titi Anggraini menggugat norma keterwakilan perempuan dalam dua isu pokok, yaitu pengaturan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD dan distribusi anggota perempuan dalam AKD secara proporsional sesuai jumlah anggota perempuan di setiap fraksi.
Para pemohon juga mengusulkan agar ketentuan tersebut diinterpretasikan untuk menciptakan keberimbangan dalam komposisi anggota perempuan di berbagai badan dan komisi di DPR, seperti Badan Musyawarah, Badan Legislasi, dan Badan Anggaran, dengan ketentuan keterwakilan minimal 30%. (Dev/I-1)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menyusun aturan turunan Undang-Undang No.32/2024 tentang Konservasi, Sumber Daya Hayati, dan Ekosistemnya setelah uji formil ditolak
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Ada kelompok yang dipekerjakan secara khusus untuk mempengaruhi keputusan legislatif dan kebijakan pemerintah dengan cara berinteraksi langsung dengan anggota kongres.
Kekhawatiran hipotesis spekulatif atas sistem presidensial maupun check and balances tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat nyata dengan norma yang diuji.
Keberadaan frasa langsung atau tidak langsung masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 telah mencapai sekitar 21%, pimpinan AKD DPR masih didominasi oleh laki-laki.
Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.
KPU harus bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM yang diatur dalam aturan 30 persen keterwakilan perempuan.
Hambatan dari sisi regulasi, masih ada barrier to entry atau pembatasan yang menghalangi perempuan untuk mengakses pencalonan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved