Berita Terbaru UU MD3 Hari Ini

MK Tolak Gugatan soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang meminta rakyat dapat memecat anggota DPR. MK menegaskan mekanisme recall tetap menjadi kewenangan partai politik

Komisi II DPR Sebut Perlu Revisi UU MD3 Soal Keterwakilan Perempuan di Pimpinan AKD

Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan perlu ada revisi UU MD3 untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan di AKD DPR

Putusan MK Soal 30% Perempuan di MKD DPR Bersifat Kewajiban Konstitusional

Putusan MK yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan di alat kelengkapan DPR sebagai tonggak sejarah kesetaraan gender dan demokrasi representatif di Indonesia.

5 Anggota DPR Dinonaktifkan Partai, Apa Kata UU MD3?

Lima anggota DPR periode 2024–2029 dinonaktifkan oleh partai politiknya buntut sikap dan pernyataan kontroversial yang memicu amarah publik. Lalu bagaimana aturan dalam UU MD3

Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR

SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.

Partai Politik Disebut Masih Jadi Penghambat Pemenuhan 30 Persen Perempuan di DPR

Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 telah mencapai sekitar 21%, pimpinan AKD DPR masih didominasi oleh laki-laki.

Parpol Dinilai Abaikan Kesetaraan Gender

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.

MK Tolak Gugatan Wajibkan Semua Rapat DPR di Gedung Senayan: Fokusnya Keterbukaan, Bukan Tempat

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 229 UU MD3 yang meminta agar semua rapat DPR wajib digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

PDIP: Kalau Tidak Ada Hambatan, Puan Akan Kembali Jadi Ketua DPR RI

KETUA DPP PDIP Said Abdullah menegaskan jika tak ada halangan, Puan Maharani akan kembali memimpin DPR RI. 

Cak Imin Wacanakan Revisi UU MD3

Menurut Cak Imin, penambahan komisi di DPR perlu penguatan dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Said Abdullah PDIP: Tidak akan Ada Revisi terhadap UU MD3

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Said Abdullah mengusulkan revisi UU MD3

Politisi PDIP Said Abdullah Akui Pernah Usulkan Revisi UU MD3

Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3

Dasco: Revisi UU MD3 Permintaan Said Abdullah PDIP

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3

DPR Bantah Perppu MD3 Sudah Disiapkan Pemerintah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.

Pemerintahan Prabowo Diminta Perkuat Peran DPD

Penguatan fungsi dan wewenang DPD RI ini penting sekali. Di era Presiden Jokowi, revisi UU MD3 justru telah mereduksi dan mengurangi kewenangan DPD RI.

Bamsoet Ungkap Rancangan UU MPR Sudah Disiapkan sebagai Pemisah UU MD3

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap pihaknya sudah menyiapkan rancangan UU MPR sebagai bentuk pemisah dari Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

PKS Usul Revisi UU MD3

Revisi dilakukan bukan untuk mengutak-atik aturan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi.

Komisi II: Revisi UU Pemilu Wajib Segera Dilaksanakan

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menegaskan perlunya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Pemilu pada awal periode 2024-2029.

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.

Revisi UU MD3 untuk Fasilitasi Kepentingan Pihak Tertentu

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia