Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
CALON anggota legislatif DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahmuddin Nasution diancam diusir dari ruang sidang oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
Mahmuddin yang merupakan caleg DPRD PKB Dapil Kabupaten Tapanuli Selatan merasa keberatan dengan kuasa hukum dari PKB, Syarif Hidayatullah. Ia bersikeras sudah menunjuk kuasa hukum lain.
"Saya menyatakan tidak pernah memberikan kuasa terhadap saudara Syarif Hidayatullah. Saya pemohon perseorangan, memberikan kuasa kepada Bambang Suroso," ujar Mahmuddin di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/7).
Penjelasan Mahmuddin dipotong Hakim MK Enny Nurbaningsih lantaran baru sekarang mempersoalkan kuasa hukumnya. Seharusnya, agenda sidang kali ini mendengar jawaban dari pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), jawaban pihak terkait dan Bawaslu.
"Ini waktunya harusnya kemarin (pada sidang pendahuluan)," kata Enny.
Lalu dipotong oleh Mahmuddin, "Sebentar yang mulia, saya.."
Enny dengan tegas mengatakan, "Bapak diam dulu. Kalau tidak, bapak bisa dikeluarkan dari ruang sidang ini ya," tuturnya.
Baca juga: Hari Ketiga, MK Mendengarkan Jawaban KPU untuk 53 Perkara Pileg
Setelah itu, Hakim MK Arief Hidayat menimpali dengan mengatakan pihaknya sudah mengerti duduk perkara Mahmuddin. Jadi, tidak perlu dipotong saat hakim MK saat berbicara.
"Jadi begini pak, maksud saya (ingin) sampaikan disclaimer saya," lanjut Mahmuddin lagi.
Arief pun langsung memotong.
"Loh sudah mengerti yang anda bicarakan sebelum itu. Selesai semua sudah dimengerti hakim. Kita berhak menyetop pembicaraan karena sudah tahu apa yang dimaksud. Ini untuk tata tertib, kalau tidak mengindahkan yang disampaikan hakim maka hakim berhak mengusir," tandasnya.(OL-5)
MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalil dan bukti-bukti yang disodorkan tim hukum Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan dinilai lemah dan tidak memenuhi unsur terhadap tiga materi gugatan yang diajukan.
Anggota KPURI Idham Holik menegur kuasa hukum yang ditunjuk oleh lembaga tersebut karena salah menulis salah satu kata pada bagian petitum
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda terkait putusan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pendapat berbeda terkait putusan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh kubu Amin
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan gugatan PHPU yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved