Berita Terbaru Ruu Hari Ini

DPR Komitmen Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui RUU PDP

Abdul Kharis Almasyhari menegaskan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi komitmen dalam rangka melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia.

RUU Perampasan Aset Sempurnakan Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan daya gedor pemberantasan korupsi. Maka bakal regulasi ini patut menjadi prioritas pembahasan oleh pemerintah dan DPR.

PPATK Dorong Pemerintah dan DPR Bahas RUU Perampasan Aset

"PPATK serahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR. Harapan PPATK tentu RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae

Badan Legislasi Dukung RUU Perampasan Aset segera Dibahas

Secara kultural, suka atau tidak suka publik saat ini masih cenderung menilai lebih berani mati demi keluarga dibandingkan harta kekayaannya dirampas.

KPK Sambut Baik RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas DPR

KPK menyambut baik usulan Ranangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sudah Siap

"RUU sudah siap, tentunya sesuai dengan proses legislasi di Indonesia," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

33 RUU Berlanjut, Termasuk RUU Minol

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh Otsus Papua

PEMBERLAKUAN otonomi khusus (otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan warga Papua dan Papua Barat.

Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 Tertunda

PENGAMBILAN keputusan tingkat II draf daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tertunda.

DPR Kembali Suarakan RUU Dwi Kewarganegaraan

Pembahasan RUU Dwi Kewarganegaraan sebetulnya sudah berlangsung lama di DPR. Bahkan, pembahasan dilakukan sejak periode DPR sebelumnya.

Legislasi Harus Punya Visi

Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.

DPR Merespons Dinamika Publik

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Kejar Kualitas Legislasi, bukan Kuantitas

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

​​​​​​​Penyelesaian RUU Minol Terhambat Pandangan Fraksi

RUU minuman beralkohol sempat dibahas DPR RI pada 2015. Namun, peliknya suara pro dan kontra dari berbagai fraksi menghambat penyelesaian rancangan aturan.

Pemerintah Usul Tunda Bahas RKUHP

PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bali Keberatan dengan RUU Larangan Minuman Alkohol

Elemen pariwisata Bali menganggap RUU Larangan Minuman Alkohol itu sangat kontra produktif di Bali sebagai destinasi wisata dunia.

RUU Minol belum Tentu Masuk Prolegnas

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi DPR masih dalam tahap mengkaji berlanjut atau tidaknya RUU Minol.

DPR belum Pastikan RUU Minuman Beralkohol Masuk Prolegnas 2021

Pembahasan RUU Minuman Beralkohol sebetulnya sempat dibahas oleh DPR periode 2014-2019.

RUU Larangan Minuman Beralkohol: Bui 2 Tahun dan Denda Rp50 Juta

RUU itu memuat 24 pasal mulai dari pelarangan memproduksi alkohol jenis tertentu hingga pelarangan mengonsumsi minuman tersebut.

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia