Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Satu RUU yang telah rampung dibahas adalah RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Pakar pajak Piter Abdullah menjelaskan reformasi perpajakan harus dilihat dalam bentuk perspektif jangka menengah-panjang, bukan jangka pendek.
RUU Otsus bagi Provinsi Papua seyogyanya dilaksanakan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
"Awalnya kami optimis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam rencana pemerintah yang memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako.
Pembahasan RUU PDP masih menunggu permohonan perpanjangan pembahasan dari pimpinan DPR.
Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.
Jika kesepakatan DPR dan Pemerintah tercapai soal Otoritas Perlindungan Data ini, maka otoritas ini harus ada di bawah tanggung jawab Menkominfo
KKP menjelaskan, landas kontinen dicirikan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya masih merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen,
Baleg juga belum bisa memutuskan RUU tersebut bakal dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Hal itu akan diputuskan setelah draf diterima DPR.
"Ini menunjukan pembentukan UU tidak partisipatif, transparan dan ada jarak pembuat regulasi dengan publik," ujarnya.
Pemerintah tidak bisa mengukur tingkat efektivitas pemberantasan korupsi secara internal tanpa melihat standar internasional.
Pemerintah mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang sempat tertunda, bisa disahkan.
Badan Keahlian DPR RI menggandeng Universitas Muslim Indonesia lewat nota kesepahaman bersama (MoU) untuk memperkuat sumber daya manusia dari para akademisi.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan DPR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
DPR harus berpikir lebih jernih untuk menghasilkan UU yang lebih dibutuhkan publik dan dapat mengeluarkannya dari banyak persoalan.
Kepada Mendikbud dan Mensos, Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai RUU Praktik Psikologi penting untuk dibahas dan kemudian disahkan.
"Jangan bebani penegak hukum dengan ketiadaan aturan dasar hukum. Beban mereka berat menerapkan hukum, mencari bukti, melacak hasil kejahatan, menyita, dan lain-lain," kata Yenti
PEMERINTAH dan DPR telah menyepakati RUU Pemilu dan RUU ITE dipastikan tidak akan dibahas di tahun ini karena keduanya bukan bagian dari 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Fraksi Partai NasDem berhasil memasukkan 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved