Rabu 19 Mei 2021, 08:42 WIB

Baleg belum Terima Surpres dan Draf RUU Ibu Kota Negara

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Baleg belum Terima Surpres dan Draf RUU Ibu Kota Negara

MI/MOHAMAD IRFAN
Pemenang Maket Ibu Kota Baru, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta.

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Draf tersebut rencananya bakal diserahkan bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres).

"Surpres (dan draf RUU) belum ada," kata Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi (Awiek), Selasa (18/5).

Baleg juga belum bisa memutuskan RUU tersebut bakal dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Hal itu akan diputuskan setelah draf diterima DPR.

Baca juga: Jabarkan Indonesia Maju, Moeldoko Diapresiasi

Anggota Baleg Guspardi Gaus mengatakan Baleg tetap menunggu langkah Pemerintah untuk membahas payung hukum terkait IKN. Sebab, RUU IKN merupakan inisiatif pemerintah.

"Kalau yang namanya (RUU) Ibu Kota Negara belum masuk, itu kan inisiatif dari pemerintah. Sebaiknya kita tunggu," ujar Guspardi.

Sebelumnya, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah segera mengirim RUU IKN ke DPR. RUU IKN diharapkan segera dibahas.

Fadjroel mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga akan menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Otoritas Ibu Kota. Lewat Perpres tersebut akan ditunjuk Kepala Otoritas Ibu Kota yang kedudukannya setingkat menteri.

Pemerintah telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara. Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (OL-1)

Baca Juga

dok.mi

TWK Sesuai UU KPK, Pimpinan KPK Hadir ke Komnas HAM Tak Masalah

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 16 Juni 2021, 07:37 WIB
PIMPINAN KPK akan memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Kamis (17/6/2021)...
Dok MI

Skor Antikorupsi Indonesia Tahun Ini Meningkat

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 16 Juni 2021, 06:48 WIB
KPK mengaku senang dengan skor tahun ini. Apalagi, mendapatkan peningkatan angka dari empat tahun...
Antara

Kejagung Selisik Kasus Impor Emas dari Singapura

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 15 Juni 2021, 23:50 WIB
Skandal impor emas itu nilainya diduga mencapai Rp47,1...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Orang Rimba masih Berjuang untuk Diakui

MATA Mariau tampak berkaca-kaca kala menceritakan perihnya derita kehidupan anggota kelompoknya yang biasa disebut orang rimba.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya