Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR belum menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Draf tersebut rencananya bakal diserahkan bersamaan dengan Surat Presiden (Surpres).
"Surpres (dan draf RUU) belum ada," kata Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi (Awiek), Selasa (18/5).
Baleg juga belum bisa memutuskan RUU tersebut bakal dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Hal itu akan diputuskan setelah draf diterima DPR.
Baca juga: Jabarkan Indonesia Maju, Moeldoko Diapresiasi
Anggota Baleg Guspardi Gaus mengatakan Baleg tetap menunggu langkah Pemerintah untuk membahas payung hukum terkait IKN. Sebab, RUU IKN merupakan inisiatif pemerintah.
"Kalau yang namanya (RUU) Ibu Kota Negara belum masuk, itu kan inisiatif dari pemerintah. Sebaiknya kita tunggu," ujar Guspardi.
Sebelumnya, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah segera mengirim RUU IKN ke DPR. RUU IKN diharapkan segera dibahas.
Fadjroel mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga akan menerbitkan Peraturan Presiden Tentang Otoritas Ibu Kota. Lewat Perpres tersebut akan ditunjuk Kepala Otoritas Ibu Kota yang kedudukannya setingkat menteri.
Pemerintah telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara. Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (OL-1)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved