Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR tidak lagi menjadi ruang penyerapan aspirasi dan diskusi dalam pembentukan undang-undang (UU). Buktinya, seluruh UU yang disahkan di 2020 ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Upaya memperjuangkan aspirasi yang semula di ruang parlemen berpindah ke MK, terlihat dari tingginya judicial review. Padahal, dasarnya perdebatan di MK bukan soal prosedur formil namun acuan konstitusionalitas sebuah aturan hukum," ujar Peneliti KoDe Inisiatif Violla Reininda pada webinar bertajuk MK dan PR Pengujian UU, Minggu (18/4).
Pada kesempatan itu hadir pula Direktur Eksekutif Kemitraan/Pemohon PUU KPK Laode M Syarif, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Feri Amsari dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Lailani Sungkar.
Ia mengatakan MK menghadapi tingginya jumlah gugatan atau judicial review usai menyelesaikan sengketa pilkada. Seluruh UU kontroversial yang disahkan selama 2020 ramai-ramai dilaporkan masyarakat ke MK.
"Seluruhnya terdapat 38 perkara yang diajukan, selain UU KPK itu meliputi UU yang baru saja disahkan di 2020 yakni UU MK, Cipta Kerja, Minerba dan Perppu Keuangan Covid-19," terangnya.
Menurut dia, kondisi ini menunjukan terdapat persoalan pelik dalam pembentukan UU. Regulasi yang belum setahun sudah digugat ke MK misalnya UU Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja paling banyak diuji dengan 14 permohonan yang meliputi tiga pengujian formil, lima materil dan enam formil materil. UU Keuangan Negara dengan sembilan pengujian, satu formil, empat materil dan empat pengujian formil materil serta UU MK ada dua pengujian yang menitikberatkan pada formil dan materil," paparnya.
Violla mengatakan MK harus memandang 38 perkara yang diajukan masyarakat sebagai persoalan besar. Hal ini khususnya mengenai penurunan mutu dan proses pembentukan UU.
"Ini menunjukan pembentukan UU tidak partisipatif, transparan dan ada jarak pembuat regulasi dengan publik. Seolah mandat rakyat dengan wakilnya di legislatif hilang atau tidak ada komunikasi yang berarti," pungkasnya. (OL-8)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved