RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) terancam gagal disahkan pada masa sidang ini. Sebab, Komisi I dan pemerintah belum mencapai kata sepakat terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi.
"Kalau dalam masa sidang ini kelihatannya tidak akan selesai," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP dari Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menjelaskan pembentukan lembaga ini dinilai sebagai salah satu kunci RUU PDP. Sebab, banyak daftar inventaris masalah (DIM) yang berkaitan dengan pembentukan lembaga tersebut. Total DIM RUU PDP sebanyak 371. DIM berkaitan pembentukan lembaga pengawas berjumlah 228.
"Mayoritas (228 DIM) berkaitan dengan lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP," ungkap dia.
Baca juga : DPR Minta Semua Pihak Patuhi PPKM Darurat
Dia menyebut jika tidak ada perbedaan pandangan, pembahasan RUU PDP bisa diselesaikan dalam waktu sepekan. Sebab, mayoritas DIM berkaitan dengan lembaga pengawas tersebut.
"Awalnya kami optimis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut dia.
Eks Ketua Komisi I itu menyampaikan pihaknya menunggu sikap pemerintah terkait pembentukan lembaga tersebut. Diharapkan, pemerintah satu pandangan dengan Komisi I terkait pembentukan lembaga pengawas tersebut.
"Kita menunggu, siapa tau ada niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan ya kita akan menunggu saja sifatnya," ujar dia. (OL-2)
