Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) terancam gagal disahkan pada masa sidang ini. Sebab, Komisi I dan pemerintah belum mencapai kata sepakat terkait lembaga pengawas penggunaan data pribadi.
"Kalau dalam masa sidang ini kelihatannya tidak akan selesai," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PDP dari Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR itu menjelaskan pembentukan lembaga ini dinilai sebagai salah satu kunci RUU PDP. Sebab, banyak daftar inventaris masalah (DIM) yang berkaitan dengan pembentukan lembaga tersebut. Total DIM RUU PDP sebanyak 371. DIM berkaitan pembentukan lembaga pengawas berjumlah 228.
"Mayoritas (228 DIM) berkaitan dengan lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP," ungkap dia.
Baca juga : DPR Minta Semua Pihak Patuhi PPKM Darurat
Dia menyebut jika tidak ada perbedaan pandangan, pembahasan RUU PDP bisa diselesaikan dalam waktu sepekan. Sebab, mayoritas DIM berkaitan dengan lembaga pengawas tersebut.
"Awalnya kami optimis akhir masa sidang ini selesai (RUU PDP disahkan). Tapi karena deadlock ya tentunya kita agak kesulitan," sebut dia.
Eks Ketua Komisi I itu menyampaikan pihaknya menunggu sikap pemerintah terkait pembentukan lembaga tersebut. Diharapkan, pemerintah satu pandangan dengan Komisi I terkait pembentukan lembaga pengawas tersebut.
"Kita menunggu, siapa tau ada niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan ya kita akan menunggu saja sifatnya," ujar dia. (OL-2)
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved