Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan pimpinan DPR telah melakukan evaluasi terhadap pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dilakukan oleh Komisi I DPR.
Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.
"Sudah perpanjangan dua kali . Pimpinan meminta waktu mengevaluasi sejauh mana yang sudah dibahas oleh Komisi I dan setelah evaluasi kemungkinan besar dalam badan musyarawah terdekat akan meminta Komisi I mulai lagi bahas PDP karena kami lihat apa yg dibahas komisi satu sudah mencapai target," ucapnya, Kamis (10/6).
Dijadwalkan badan musyawarah (Bamus) akan digelar pekan depan untuk mengejar kesesuaian waktu penyelesaian RUU PDP.
Baca juga: Go Digital, Gaya Baru Perhumasan Indonesia
"Kami lihat materi dan lama waktu pengerjaan apakah sesuai ternyata sudah sesuai. Bahkan nanti jika reses kami bisa minta Komisi I untuk teta membahas ini biar segera selesai."
Sementara itu, Rabu (9/6) di DPR Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly memastikan pemerintah melakukan penegasan terhadap UU ITE. Pemerintah akan mengajukan revisi terbatas UU ITE dari beberapa pasal karet yang masih terdapat dalam aturan tersebut.
"Memang perlu penegasan supaya jangan (menjadi pasal) karet kami sudah sepakat itu," tegasnya.
Revisi tersebut akan mempersempit sekaligus mempersulit agar penegak hukum tidak sembarangan memberikan tafsir. Meski begitu pemerintah berupaya keras membendung dampak buruk media sosial yang memuat berbagai dinamika komunikasi publik.
"Semoga dengan ini kita bisa mencegahnya dengan baik," tandasnya. (OL-4)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Di Indonesia, kebocoran data pribadi telah menjadi salah satu ancaman pembangunan ekonomi dan keuangan digital yang semakin lama semakin serius.
Banyaknya data diri dari warga yang terhimpun dalam situs tersebut, potensial disalahgunakan oleh hacker judol untuk keperluan pragmatis yang dapat merugikan
Amankan privasi digitalmu! Tips ampuh menjaga data pribadi online dari peretas dan penipuan. Pelajari caranya sekarang!
Lindungi data pribadimu! Pelajari tips ampuh menjaga informasi sensitif dari kebocoran online & offline. Amankan privasi digitalmu sekarang!
Setiap hari, kita menggunakan aplikasi chat untuk berbagi informasi pribadi, foto, hingga percakapan penting. Tapi, apakah chat Anda benar-benar aman?
POLISI belum menerima laporan terkait dugaan jual beli data biometrik retina mata dengan imbalan uang yang dilakukan WorldID selaku pengelola mata uang kripto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved