Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan pimpinan DPR telah melakukan evaluasi terhadap pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dilakukan oleh Komisi I DPR.
Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.
"Sudah perpanjangan dua kali . Pimpinan meminta waktu mengevaluasi sejauh mana yang sudah dibahas oleh Komisi I dan setelah evaluasi kemungkinan besar dalam badan musyarawah terdekat akan meminta Komisi I mulai lagi bahas PDP karena kami lihat apa yg dibahas komisi satu sudah mencapai target," ucapnya, Kamis (10/6).
Dijadwalkan badan musyawarah (Bamus) akan digelar pekan depan untuk mengejar kesesuaian waktu penyelesaian RUU PDP.
Baca juga: Go Digital, Gaya Baru Perhumasan Indonesia
"Kami lihat materi dan lama waktu pengerjaan apakah sesuai ternyata sudah sesuai. Bahkan nanti jika reses kami bisa minta Komisi I untuk teta membahas ini biar segera selesai."
Sementara itu, Rabu (9/6) di DPR Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly memastikan pemerintah melakukan penegasan terhadap UU ITE. Pemerintah akan mengajukan revisi terbatas UU ITE dari beberapa pasal karet yang masih terdapat dalam aturan tersebut.
"Memang perlu penegasan supaya jangan (menjadi pasal) karet kami sudah sepakat itu," tegasnya.
Revisi tersebut akan mempersempit sekaligus mempersulit agar penegak hukum tidak sembarangan memberikan tafsir. Meski begitu pemerintah berupaya keras membendung dampak buruk media sosial yang memuat berbagai dinamika komunikasi publik.
"Semoga dengan ini kita bisa mencegahnya dengan baik," tandasnya. (OL-4)
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.
Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Sebanyak 88,5% serangan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) dari berbagai akun daring.
Di tengah kondisi tersebut, teknologi pemantauan skor kredit seperti SkorKu menjadi relevan.
PELINDUNGAN data pribadi merupakan fondasi utama ekonomi digital. Kepercayaan digital adalah mata uang baru dalam ekonomi berbasis data.
Bot berbasis AI di media sosial dan aplikasi perpesanan menyamar sebagai pengguna asli, melibatkan korban dalam percakapan berkepanjangan untuk membangun kepercayaan.
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved