Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Tidak perlu terlalu fokus dengan KONI dan KOI.
Pungutan pajak merupakan sumber utama penerimaan sebuah negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Baleg DPR RI menerima berbagai masukan dari Pemprov Sulteng dan organisasi perangkat daerah (OPD), terkait RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Komisi II DPR RI sebagai pengusul RUU dianggap telah optimal dalam melakukan evaluasi terkait rujukan dasar hukum yang mengatur tentang provinsi.
ISTEM keolahragaan suatu negara ditentukan bagaimana cara pandang negara itu terhadap olahraga.
Untuk itu Pansus RUU Landas Kontinen mengundang para pakar untuk memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan, karena draft yang ada sesungguhnya telah disiapkan pemerintah.
RUU Pemasyarakatan (PAS) sedianya akan disahkan pada rapat Paripurna 2019, namun urung diundangkan karena masih ada beberapa alasan dan kendala.
Melalui RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang sedang dibahas, DPR akan memperjuangkan dana pensiun bagi para atlet.
DPR berharap Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) nantinya dapat sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)'
RUU tentang Landas Kontinen dibahas secara mendalam oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dan Panitia Khusus (Pansus).
Regulasi yang sudah ada bila diimplementasi dengan baik maka masalah-masalah dalam terkait pendidikan kedokteran selama ini bisa diatasi.
Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan pemisahan segmentasi SKM dan SPM justru mendorong munculnya praktik penghindaran pajak.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI setujui RUU Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) disahkan menjadi Undang-Undang.
RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan PRT adalah RUU dengan status usulan DPR dan sudah selesai dilakukan pengharmonisasian, dan pembulatan dan pemantapan konsepsi di Baleg.
Beberapa RUU tersebut yakni RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU tentang Penanggulangan Bencana, dan lainnya
Pemerintah dan DPR RI diminta mempertimbangkan poin kewajiban pembelian listrik dari pembangkit EBT dalam pembahasan RUU terkait EBT.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pembahasan RUU Minol yang sudah mangkrak selama 2 periode kepemimpinan DPR dapat segera dirampungkan.
Sedikitnya terdapat 30 hingga 50 pasal dalam UU Pelayanan Publik yang perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.
Titik temu tersebut terkait kesepakatan pembentukan lembaga pengawas independen yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan RUU PDP.
Data 2 juta pengguna BRI Life, perusahaan asuransi milik BRI, diduga bocor dan diperjualbelikan di internet oleh hacker yang belum teridentifikasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved