Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Rancangan undang-undang itu sebenarnya telah diajukan ke DPR pada tahun ini namun belum juga disetujui oleh wakil rakyat.
Karena, hasil penilaian suatu aset bagian dalam sistem ekonomi yang memerlukan pertimbangan profesional.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) harus diakselerasi untuk menjadi Undang-Undang
Mukhtarudin menilai persiapan Indonesia menuju EBT merupakan pekerjaan rumah bersama, baik pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan lain.
Konsumsi minuman beralkohol sebenarnya sudah diatur dan dikendalikan lewat peraturan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
RUU EBTKE akan menjadi landasan hukum bagi pemanfaatan EBT jika sudah disahkan menjadi UU.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah disetujui dalam pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna.
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2021-2022 memutuskan persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan lima RUU.
Adies menyatakan bahwa Panja telah melakukan pembahasan pada tanggal 22-24 November 2021 bersama dengan Tim Panja dari Pemerintah.
Dari sembilan fraksi yang ada, hanya fraksi PKS yang menyatakan menolak RUU itu disahkan menjadi UU. Sementara delapan fraksi lainnya menyatakan setuju agar RUU HKPD disahkan menjadi UU.
Wilayah kerja PRT di ranah domestik dan privat sehingga kontrol pemerintah tidak ada, padahal rawan eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Kejaksaan tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR RI.
Willy menjelaskan, beberapa klausul penting yang menjadi progres dalam RUU ini adalah penegasan tentang pencegahan terhadap TPKS dan fokus perlindungan terhadap korban.
Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia akan menggunakan acuan global, termasuk convention general data protection and regulation.
Trubus menyarankan DPR memprioritaskan tahapan seleksi pemilihan anggota BPK yang habis jabatannya pada April 2022.
Berdasarkan penjelasan Giwo, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengakomodasi perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga karena wilayah kerja yang bersifat domestik dan pribadi.
Ia juga mengatakan proses penyusunan UU kerap dihantam intervensi oleh pihak yang berkepentingan.
Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyepakati untuk mengakomodasi berbagai jenis bencana yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
Pasalnya selama ini DPR dianggap belum menorehkan prestasi yang baik dalam penyelesaian pembahasan RUU di parelemen.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved