Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
NAHDATUL Ulama akan mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan yang hingga kini masih mandeg di DPR.
"Itu disoroti karena mangkrak dan belum disahkan. Itu menyangkut nasib dan hak rakyat kecil. Jadi itu yang harus kita dorong bahwa NU juga hadir membela rakyat kecil," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-34 NU Mujib Qulyubi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Rabu (24/11)
RUU soal perlindungan asisten atau pekerja rumah tangga ini akan menjadi salah satu bahasan dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya digelar pada 23-25 Desember di Provinsi Lampung.
Baca juga: Tahun Depan Semua Kebun Raya Bakal Gunakan Kendaraan Listrik
Sejak diusulkan pada 2004, RUU ini telah masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Setiap masa periode masa bakti DPR-RI pembahasannya selalu terhenti, padahal RUU tersebut merupakan kebutuhan mendesak guna melindungi para pekerja rumah tangga.
Ia menjelaskan, wilayah kerja dari PRT pada ranah domestik dan privat sehingga kontrol pemerintah tidak ada. Padahal pekerjaan privat seperti ini rawan eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan.
Mujib menegaskan bahwa masih banyak pekerja rumah tangga di Indonesia belum mendapatkan hak layak hingga saat ini. Ia merasa persoalan RUU PPRT agar segera disahkan ini menjadi penting karena rakyat kecil yang sudah lemah tidak boleh dilemahkan, lantaran belum ada payung hukumnya.
"Jadi asisten rumah tangga ini kan simbol dari akar rumput, rakyat kecil, maka NU tidak boleh membiarkan orang yang sudah lemah kemudian dilemahkan oleh sistem. Itu tidak boleh. Di situ harus tampil dan hadir NU dengan seluruh perangkatnya," kata dia.
Berdasarkan survei yang dilakukan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Universitas Indonesia pada 2015, jumlah PRT berjumlah 4,2 juta dengan tren meningkat setiap tahun. Angka itu cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan dilindungi.
Secara kuantitas, jumlah PRT di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia seperti India (3,8 juta) dan Filipina (2,6 juta). Sementara secara persentase, sebagian besar PRT adalah perempuan (84 persen) dan anak (14 persen) yang rentan eksploitasi atau risiko terhadap perdagangan manusia (human trafficking).
Urgensi lain adalah karena PRT merupakan pekerja yang rentan. Mereka bekerja dalam situasi yang tidak layak, di antaranya jam kerja yang panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial. Ditambah pula rentan terjadi kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik, dan psikis (intimidasi, isolasi).
PRT juga tergolong angkatan kerja yang tidak diakui sebagai pekerja, sehingga dianggap pengangguran. (Ant/H-3)
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Sebuah studi dari University of Plymouth menemukan bahwa mencoret-coret bisa meningkatkan daya ingat anak.
Presiden Emmanuel Macron pada Rabu (12/8) mengatakan bahwa Prancis akan meningkatkan kehadiran militernya di Mediterania timur.
Perusahaan Gochin dari Tiongkok telah menjalin kontrak dengan Kementerian Pertambangan dan Perminyakan Afghanistan sebesar USD 10 miliar untuk mengelola litium Afganistan
PM Inggris Rishi Sunak tetap mendukung eksplorasi bahan bakar fosil di lepas pantai Britania, meski mendapatkan penolakan dari aktivis lingkungan.
Venezuela melakukan pemungutan suara untuk memperkuat klaim wilayag Essequibo yang kaya minyak yang saat ini dikuasai Guyana.
Keluarga tersebut membayar mereka hanya US$8 untuk bekerja selama 18 jam sehari, kurang dari sepersepuluh dari jumlah yang diwajibkan menurut aturan di Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved