Rabu 24 November 2021, 13:30 WIB

NU Dorong RUU Perlindungan PRT Segera Disahkan

Humaniora | Humaniora
NU Dorong RUU Perlindungan PRT Segera Disahkan

MI/M IRFAN
Badan Legislasi saat Rapat Panja di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

 

NAHDATUL Ulama akan mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan yang hingga kini masih mandeg di DPR.

"Itu disoroti karena mangkrak dan belum disahkan. Itu menyangkut nasib dan hak rakyat kecil. Jadi itu yang harus kita dorong bahwa NU juga hadir membela rakyat kecil," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-34 NU Mujib Qulyubi dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Rabu (24/11)

RUU soal perlindungan asisten atau pekerja rumah tangga ini akan menjadi salah satu bahasan dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya digelar pada 23-25 Desember di Provinsi Lampung.

Baca juga: Tahun Depan Semua Kebun Raya Bakal Gunakan Kendaraan Listrik

Sejak diusulkan pada 2004, RUU ini telah masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Setiap masa periode masa bakti DPR-RI pembahasannya selalu terhenti, padahal RUU tersebut merupakan kebutuhan mendesak guna melindungi para pekerja rumah tangga.

Ia menjelaskan, wilayah kerja dari PRT pada ranah domestik dan privat sehingga kontrol pemerintah tidak ada. Padahal pekerjaan privat seperti ini rawan eksploitasi, diskriminasi, pelecehan, bahkan kekerasan.

Mujib menegaskan bahwa masih banyak pekerja rumah tangga di Indonesia belum mendapatkan hak layak hingga saat ini. Ia merasa persoalan RUU PPRT agar segera disahkan ini menjadi penting karena rakyat kecil yang sudah lemah tidak boleh dilemahkan, lantaran belum ada payung hukumnya.

"Jadi asisten rumah tangga ini kan simbol dari akar rumput, rakyat kecil, maka NU tidak boleh membiarkan orang yang sudah lemah kemudian dilemahkan oleh sistem. Itu tidak boleh. Di situ harus tampil dan hadir NU dengan seluruh perangkatnya," kata dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Universitas Indonesia pada 2015, jumlah PRT berjumlah 4,2 juta dengan tren meningkat setiap tahun. Angka itu cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui dan dilindungi.

Secara kuantitas, jumlah PRT di Indonesia tergolong paling tinggi di dunia jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia seperti India (3,8 juta) dan Filipina (2,6 juta). Sementara secara persentase, sebagian besar PRT adalah perempuan (84 persen) dan anak (14 persen) yang rentan eksploitasi atau risiko terhadap perdagangan manusia (human trafficking).

Urgensi lain adalah karena PRT merupakan pekerja yang rentan. Mereka bekerja dalam situasi yang tidak layak, di antaranya jam kerja yang panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial. Ditambah pula rentan terjadi kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik, dan psikis (intimidasi, isolasi).

PRT juga tergolong angkatan kerja yang tidak diakui sebagai pekerja, sehingga dianggap pengangguran. (Ant/H-3)

Baca Juga

ANTARA/Iggoy el Fitra.

BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi 6 Meter di Perairan Indonesia

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:30 WIB
Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat - Utara dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30...
BMKG

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Kota Jayapura

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 05 Desember 2021, 11:05 WIB
KESIAPSIAGAAN BENCANA: BNPB mengimbau warga memiliki rencana kesiapsiagaan bencana, seperti rencana evakuasi menuju titik kumpul, kontak...
ANTARA /Muhammad Sidkin Ali

Kepala BNPP Pastikan Penanganan Darurat Erupsi Gunung Semeru Terkendali

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 05 Desember 2021, 10:55 WIB
Kunjungan Kepala BNPB ini guna memastikan tahapan penanganan darurat, khususnya proses evakuasi korban dapat berjalan optimal, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya