Rabu 17 November 2021, 13:01 WIB

Komisi III DPR Gali Masukan Substansi RUU Kejaksaan dari Beberapa Pakar

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi III DPR Gali Masukan Substansi RUU Kejaksaan dari Beberapa Pakar

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

 

KOMISI III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kejagung, Komisi Kejaksaan Agung RI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Kontras, dan Direkstur Eksekutif Pusat Studi Hukum (PSHK) guna mendapatkan masukan dan pendapat mengenai substansi RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa penugasan pembahasan RUU tentang Kejaksaan tersebut diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

“Komisi III mendapatkan penugasan untuk dapat segera membahas RUU tentang Kejaksaan dalam Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2021-2022. Atas dasar itu sebelum melakukan pembahasan RUU dimaksud kami mengundang narasumber guna mendengarkan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan substansi apa saja yang diperlukan dalam RUU tentang Kejaksaan,” tutur Adies di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Sementara itu, narasumber dari Komisi Kejaksaan menyampaikan tujuh poin yang bisa dipertimbangkan oleh Komisi III DPR.

Ketujuh poin tersebut yaitu Jaksa Agung Berasal dari Jaksa, Pencantuman Asas Dominus Litis, Pengecualian Jaksa dari ASN, Kewenangan Jaksa Agung Beracara di Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Kejaksaan dalam Perampasan Aset, Kejaksaan sebagai Central Authority, dan Pengamanan terhadap Jaksa dan Keluarga.

“Jaksa Agung harus berasal dari Jaksa. Karena Kejaksaan adalah juga bagian dari Lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif, maka pengangkatan Jaksa Agung harus menjadi hak prerogatif dari Presiden,” kata Ketua Komisi Kejaksaan.

Dikatakannya, Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran HAM berat adalah Jaksa, sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh bukan Jaksa, maka Pengadilan berpotensi menolak kasus tersebut.

“Jaksa Agung mewakili kepentingan Indonesia sebagai profesi Jaksa dalam International Association of Prosecutors (IAP), sehingga Jaksa Agung haruslah seorang Jaksa yang dapat mewakili Kejaksaan Republik Indonesia dalam pergaulan internasional,” ujarnya. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Novel Baswedan Tawarkan Bantuan Mencari Harun Masiku ke KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:54 WIB
"Bila tidak mampu, bisa minta bantu kami untuk tangkap HM (Harun Masiku). Saya yakin tidak perlu waktu yang terlalu...
ANTARA/Reno Esnir

Mengintip Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri, Totalnya Rp20,7 M

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 09:49 WIB
Firli tercatat memiliki delapan tanah dan bangunan senilai Rp10,4 miliar. Empat tanah dan bangunan miliknya ada di Bekasi, sisanya berada...
MI/Dok Humas Polri

Ferrari Indra Kenz Tiba di Bareskrim Polri

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:09 WIB
Ferrari milik Indra Kenz disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan investasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya