Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin mengapresiasi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia oleh DPR AS atau House of Representative.
Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi lolosnya RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim atau Islamofobia di Negeri Paman Sam bahkan dunia tersebut.
Baca juga: Kasus Penularan Covid-19 Meningkat, Singapura Berjuang untuk Kembali Pulih
"Kita menyambut positif (RUU islamofobia) akan bermanfaat terutama di negara-negara minoritas muslim. Tapi belum diputuskan jadi UU. Kita (DMDI) menunggu saja," ujar Syafruddin, Senin (20/12).
Syafruddin menambahkan, jika RUU Islamofobia yang diloloskan oleh DPR AS ini akan membuat negara-negara minoritas muslim di seluruh dunia kondusif.
"Kita berharap karena banyak keanggotan DMDI itu negara-negara minoritas muslim, ya saya rasa akan kondusiflah suatu bangsa," tegas Syafruddin.
Syafruddin menjelaskan, jika DMDI sendiri saat ini memiliki banyak anggota dari negara-negara minoritas muslim. Mereka, kata Syafruddin, diantaranya ialah Kamboja, Vietnam, Thailand, Srilangka, Jepang hingga Korea.
"Negara- negara Asia disana kan minoritas muslim. Tapi tidak semua negara minoritas muslim (tidak konsdusif) begitu," pungkas Syafruddin.
Diketahui, DPR AS, pada Selasa (14/12/2021) memutuskan untuk menyetujui legislasi yang disponsori anggota fraksi Demokrat Ilham Omar membentuk posisi utusan khusus baru di Departemen Luar Negeri memantau dan memberantas Islamofobia di seluruh dunia.
Keputusan tersebut diambil setelah anggota fraksi Republik Lauren Boebert mengeluarkan lelucon rasis dan Islamofobia mengenai Omar. Hal ini, bukan pertama kalinya terjadi, ia mengejek Muslim anggota Kongres tersebut. (RO/OL-6)
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalamĀ revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved