Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PANITIA Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah pakar, di antaranya yaitu Profesor Hasyim Djalal, I Made Andi Arsana, Dr. Kresno Buntoro, Dr. Lur Damos Dumoli Agusman, Arie Arfiansyah guna mendapatkan masukan dan pendapat terhadap RUU tentang Landas Kontinen.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI T.B. Hasanuddin menyampaikan, saat ini DPR RI memang sedang membentuk Undang-Undang Landas Kontinen.
Untuk itu Pansus mengundang para pakar untuk memberikan masukan, saran, dan juga perbaikan, karena draft yang ada sesungguhnya telah disiapkan pemerintah.
“Kami meminta masukan-masukan dari para pakar yang hadir agar kesempurnaan dari pembentukan Undang-Undang Landas Kontinen itu bisa jauh lebih baik dan lebih komprehensif,” ucap Hasanuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).
Sementara itu, Profesor Hasyim Djalal menyatakan, di dalam konteks pengelolaan wilayah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan underwater defense technology (UDT). Karena Indonesia berbatasan dengan dua samudera.
Oleh karenanya, perlu ada perhatian terhadap wilayah dasar laut tersebut. Menurutnya, tempat yang bisa dilalui orang atau bangsa lain tidak hanya dipermukaan laut dan di atas udara saja, tetapi juga di dasar laut.
“Saya merasa kita perlu meningkatkan kemampuan untuk mengelola dasar laut kita, tidak hanya perairan kepulauan tetapi perairan-perairan yang juga berdekatan dengan kita yang memang selalu menjadi incaran dan keinginan negara lain untuk bisa berperan di situ,” tutur Hasyim.
Hasyim menyayangkan nasib kelanjutan UDT yang tidak terlalu banyak berkembang saat ini, walaupun sudah pernah disampaikan sejak beberapa tahun lalu. Selain menyampaikan bahwa dasar laut Samudera Hindia saat ini sudah ramai dikelola oleh negara-negara maju dan negara berkembang.
Ia juga menyatakan, tidak ada ketentuan jelas yang mengatakan berapa tinggi wilayah udara Indonesia ke atas. (RO/OL-09)
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Kota Sabang memiliki destinasi wisata yang indah terutama keindahan pantainya.
Kota Merauke yang memiliki luas 1.445,63 km2 tersebut berbatasan dengan negara Papua Nugini.
Kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki luas 1.280 km2.
Dari hasil pemeriksaan oleh petugas gabungan, pengendara menggunakan hasil rapid test dan swab test agar bisa melintasi perbatasan wilayah.
Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan pengetatan mudik digelar sejak 22-5 Mei 2021 sekaligus bagian dari sosialisasi operasi ketupat peniadaan mudik pada 6-17 Mei 2021.
Pengecekan secara ketat diberlakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan terkait perjalanan yang dikecualikan selama peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved