Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI VIII DPR RI memberikan kesempatan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk kembali melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait aspek kelembagaan pada Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).
"Ada kesepahaman di antara kita. Hal-hal terkait fungsi kelembagaan tentunya menjadi kewenangan K/L. Misal dalam bencana alam, (tugas) pengungsian dan rehabilitasi sosial diserahkan ke Kemensos sedangkan rekonstruksi bangunan diserahkan kepada Kementerian PUPR," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara DPR RI, di Jakarta, Selasa (05/10).
Dalam Rapat Kerja sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyepakati untuk mengakomodasi berbagai jenis bencana yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Oleh karena itu, pembahasan kewenangan K/L dalam RUU PB perlu diperkuat agar lebih terorganisasi.
"Penanganan bencana harus cepat sehingga perlu ada Badan yang menangani khusus. Pembagian kewenangan bisa kita tegaskan saja di dalam UU ini, termasuk BNPB," kata Ace.
Mensos Tri Rismaharini mengatakan baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial memiliki karakteristik berbeda sehingga penanganan masing-masing berbeda.
"Oleh karena itu perlu dipisahkan (penanganannya). Sebagai contoh, bencana sosial penanganan konflik yang membutuhkan waktu lama bahkan sampai 20 tahun seperti bencana sosial Maluku," kata Mensos.
Mensos juga menyampaikan, untuk penanganan bencana alam dapat di bawah koordinator BNPB. Namun untuk bencana lainnya belum ada mandat yang memutuskan Ia mencontohkan pandemi (bencana non alam) saat ini ditangani oleh Menko Perekonomian dan Menko Marves.
Kemensos memberikan usulan baru RUU PB untuk memperjelas penyebutan nomenklatur seluruh K/L terkait sesuai jenis kebencanannya. Sedangkan penyusunan tugas pokok dan fungsi KL dapat diatur dalam Peraturan Presiden.
"Kami meminta waktu untuk mendiskusikan ini bersama K/L terkait," kata Mensos.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen yang hadir dalam rapat, juga menyatakan sepakat bahwa pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait perlu diperjelas dalam substansi UU PB. (RO/OL-09)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved