Minggu 15 Agustus 2021, 15:35 WIB

Aturan Wajib Pembelian Listrik EBT Dinilai Bebankan Negara

mediaindonesia.com | Ekonomi
Aturan Wajib Pembelian Listrik EBT Dinilai Bebankan Negara

Antara
Pekerja membersihkan panel PLTS di Desa Sengkol, Lombok Tengah, NTB.

 

PEMERINTAH perlu memastikan wacana kewajiban pembelian listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) oleh badan usaha milik negara (BUMN) tidak menambah beban fiskal negara. 

Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) terkait EBT. Pemerintah dan DPR RI diminta mempertimbangkan poin kewajiban pembelian listrik dari EBT dalam pembahasan rancangan aturan tersebut.

Berdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi BUMN untuk membeli listrik dari pembangkit EBT. Tak pelak, hal ini membebani PT PLN (Persero), keuangan negara, hingga masyarakat. 

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris meminta keseriusan pemerintah untuk membahas RUU EBT. Sesuai peta jalan, rancangan beleid ini dapat disahkan pada akhir Desember 2021. Namun, ada beberapa poin dalam RUU EBT yang masih memerlukan saran dari publik. 

Baca juga: Bauran Energi Terbarukan Ditargetkan Tercapai 23% pada 2025

"Ini yang kami ingin mendengar komentarnya. Ada tambahan di Pasal 40, disebutkan terdapat kewajiban BUMN terhadap pembelian listrik EBT. Kalau ada kewajiban, biasanya ada sanksi yang mengikuti," ujar Andi dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Pada poin berikutnya, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta di sektor kelistrikan untuk memberikan tenaga listrik yang dihasilkan. Lalu, dalam ayat kedua, terkandung kata "dapat" yang bisa dimaknai berbeda. 

"Jadi berbeda, kalau BUMN harus membeli," imbuh Andi.

Akan tetapi, dia menilai kewajiban membeli listrik EBT berpotensi menyebabkan kelebihan pasokan listrik. Serta, membengkaknya biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLN. Mengingat, harga beli listrik EBT lebih mahal dari rata-rata BPP perseroan.

Menurut Andi, terdapat risiko kinerja keuangan PLN bakal jeblok, karena membeli listrik dengan harga yang lebih tinggi. "Soal subsidi harga, kita tahu untuk harga EBT belum dapat bersaing dengan harga energi lainnya," pungkasnya.

Baca juga: Bahlil: RI Harus Jadi Negara Penghasil Baterai Mobil Listrik Terbesar Dunia

Pengamat ekonomi energi dari ITS, Mukhtasor, berpendapat politik keekonomian yang tepat bagi Indonesia ialah pembangunan dari atas ke bawah. Menurut dia, adanya kewajiban bagi BUMN membeli listrik dari pembangkit EBT, menimbulkan dua dampak.

Rinciannya, risiko kelebihan pasokan listrik dan risiko kenaikan biaya pokok produksi listrik. Adapun persoalan lain ialah pada Pasal 51 RUU EBT, terkait kewajiban pemerintah membayar selisih pembelian dari pembangkit EBT dalam bentuk kompensasi. 

"APBN akan mendapatkan tekanan tambahan. Kalau APBN dalam kondisi kaya raya, mungkin kita optimistis. Tetapi, APBN sekarang kan sedang terbeban untuk membiayai penanganan covid-19," tutur Mukhtasor.

Jika anggaran negara terbatas, ada risiko pemerintah tidak dapat membayar kompensasi. Hal itu berdampak langsung pada potensi kenaikan harga listrik, yang ujung-ujungnya membebani masyarakat.(RO/OL-11)

Baca Juga

Ist

Sandiaga: Santri Digitalpreneur Tingkatkan Kapasitas SDM dan Buka Lapangan Kerja

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 09:29 WIB
Dalam menghadapi era industri 4.0 yang serba digital, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kempetitif, dan...
Dok Kemenparekraf

Sertifikasi CHSE di Lokasi Wisata Kini Dilengkapi SNI

👤Iis Zatnika 🕔Minggu 05 Desember 2021, 06:00 WIB
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Skema Akreditasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety & Environment Sustainability) untuk sektor...
Dok. Pribadi

Basuki Tjahaja Purnama Dinilai Cocok Pimpin Badan Pangan Nasional

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:51 WIB
BTP memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya