Bauran Energi Terbarukan Ditargetkan Tercapai 23% pada 2025

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis bisa mencapai target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025. Roadmap atau peta jalan untuk beralih dari energi fosil ke EBT telah disiapkan.

Dalam webinar Indonesia Green Summit 2021 oleh Media Group News (MGN) pada Senin (26/7), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Rida Mulyana mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, yang mengarah pada tercapainya bauran energi 23% empat tahun lagi.

"Ini sudah menjadi komitmen bangsa. Kami pun optimis dan berupaya ini bisa terwujud," ucapnya.

Rida mengatakan, pemerintah akan meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT menjadi 48% atau 19.899 MW. Hal ini dituangkan dalam draft RUPTL PLN  2021-2030. Angka ini akan meningkat dibanding RUPTL 2019-2028 yang masih di kisaran 30%. Pemerintah menargetkan, target penambahan pembangkit mencapai 40.967 megawatt (MW) atau 41 gigawatt (GW).

"RUPTL PLN ini tengah disusun, rencananya Agustus ini selesai. Sehingga, target EBT 23% bisa dikejar empat tahun ke depan. Kolaborasi dan sinergi semua pihak sangat penting," kata Rida.

Selain itu, dia juga mengatakan, pemerintah telah menyusun road map untuk beralih dari energi fosil ke EBT untuk mencapai penggunaan pembangkit listrik berbasis energi bersih zero emisi karbon pada 2060, dengan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) hingga 2056.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi juga mengatakan, dengan disiapkannya peta jalan tersebut, pihaknya optimis target bauran energi bisa diraih.

"Peta jalan dengan transformasi menuju energi lebih bersih ini diupayakan lebih rinci. Kami optimis dengan berkomitmen kuat," tuturnya.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah untuk bersinergi dalam mencapai target bauran energi di 2025.

"Bukan hanya di sektor energi saja, perusahaan BUMN lain juga harus memiliki strategi untuk membantu menurunkan emisi dan membangun bisnis baru," tandasnya

Terkait regulasi, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sudah dibahas pihaknya dan menyerahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Adanya pandemi, lanjutnya, tidak menyurutkan pembahasan RUU EBT.

"RUU ini jalan terus, meski dalam kondisi pandemi. Per 1 Juli kemarin, kami sudah selesai di level Komisi VII dan menyerahkan ke Badan Legislastif untuk diharmonisasi. Utamanya menyangkut struktur perundangan. Soal substansi boleh di kata dari DPR sudah clear," jelasnya.

Menurut Sugeng, setelah dari Baleg DPR, RUU EBT ini  akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk diparipurnakan menjadi konsep draf Undang-Undang EBT. Selanjutnya, DPR akan menyerahkan ke pemerintah. Dia pun menyebut, RUU EBT akan rampung pada tahun ini.

"Pemerintah menjawab dengan surpres (surat presiden). Biasanya di situ disertai daftar isian, rumusan masalah dan lainnya. Insyallah, akhir 2021ini kami harapkan tuntas. Undang-undang ini penting sekali," kata Politikus NasDem ini.

Sugeng melanjutkan, UU EBT menjadi urgent lantaran dianggap bisa memberikan kepastian hukum dan usaha sekaligus guna menarik investor. Diketahui, salah satu pasal dalam RUU EBT antara lain kemudahan perizinan usaha. Pasal 29 RUU EBT memerintahkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan berusaha dalam pengusahaan energi baru terbarukan. Kemudahan tersebut meliputi prosedur, jangka waktu dan biaya.

"Ini kan ujung-ujungnya menyangkut perekonomian. Di RUU ini juga dibahas soal insentif usaha," tandas Sugeng.

Kendaraan listrik
Pemerintah juga tengah menggenjot penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi mengatakan, pemerintah telah menetapkan target pada  2030 produksi KBLBB mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua.

Indonesia pun dikatakan siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik. Ada sembilan perusahaan di Indonesia yang berkonsentrasi terhadap industri kendaraan listrik. Empat di antaranya produsen baterai, yakni ABC Everbright, International Chemical Industry, Panasonic Gobel dan Energizer.

Sementara lima lainnya ialah  pemasok bahan baku, yaitu Huayue Nickel Cobalt, QMB New Energy Material, Weda Bay Nickel, Halmahera Persada Lygend dan Smelter Nikel Indonesia

"Ini akan jadi hilirisasi dalam pengembangan mobil listrik. Konsorsiumnya ada MIND ID (Mining Industry Indonesia), Antam, Pertamina dan PLN dengan nilai investasi US$15,3 miliar," tandas Doddy. (E-3)