Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Pengaturannya jangan sampai tumpang tindih UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan UU Pemerintahan Daerah.
Setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, hukum akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Masyarakat diharuskan mengetahui seluruh aturan yang diatur.
“Konflik kepentingan di sini adalah di satu sisi berperan menuntut tindak pidana, tapi di sisi lain dapat menjadi konsultan hukum kementerian atau pemda."
Revisi UU Kejaksaan, jelas Hibnu, ialah menetapkan fungsi jaksa sebagai lembaga pengendali perkara atau asas dominus litis.
"Kita apresiasi tentu saja bahwa sudah disahkan, tentu dengan segala pertimbangannya yang kami yakin pasti untuk kebaikan bersama seluruh bangsa."
Diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam satu tahun sebanyak 1 RUU dan apabila sudah diselesaikan pembahasannya dapat mengajukan 1 RUU lagi
Yenti menegaskan revisi UU diharapkan tak sekadar menambah kewenangan kejaksaan, tetapi juga penguatan pengawasan.
Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan undang-undang lain.
Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah yang juga menjadi pengusul RUU RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU itu saat ini sudah disepakati di Badan Legislasi DPR.
Kewenangan penyadapan yang masuk dalam RUU tentang Perubahan atas UU No 16/2004 tentang Kejaksaan, nilai berada dalam posisi yang salah
Komnas HAM mulai genit dengan mencampuri konstitusional DPR RI sebab Komnas HAM disebut-sebut ikut menggalang dukungan agar pembahasan sebuah ruu parlemen tidak dilanjutkan
"Sebagai wakil ketua komite III yang membidangi agama saya meminta pemerintah dan Dewan untuk segera melakukan pembahasan RUU tersebut karena kondisi mendesak dan urgen,"
Selama ini, kedudukan hakim belum diatur rinci sebagai pejabat.
RUU Tersebut diharapkan mampu memperkuat independensi para hakim dalam memutus sebuah perkara.
ADA satu nasihat dari miliarder sekaligus investor terkemuka, yakni Warren Buffet, yang sangat diyakini kebenarannya oleh para investor.
Ada tiga rute revisi yang mungkin dilakukan, yaitu revisi cara biasa, model omnibus law, dan terakhir perppu.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Bea Meterai telah mendapatkan persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Sebanyak lima poin revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disetujui menjadi UU pada rapat paripurna DPR.
Diantaranya terkait kewajiban dan tanggung jawab pengelola data agar diatur dengan tegas;
"Tanpa adanya independensi, maka tidak ada kebijakan moneter yang independen dan keadaan ini membuat kestabilan ekonomi jangka panjang akan sulit dicapai,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved