Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Pembahasan perbaikan integritas penegak hukum tersebut tidak pernah menjadi prioritas dalam program apa pun.
DPR RI dan pemerintah sepakat membahas revisi UU No 24 Tahun 2003 tentang MK pada 25 Agustus lalu dan hari ini, 1 September, RUU itu disahkan menjadi UU.
DPR tetap maju dengan revisi UU MK sebagai upaya perbaikan hukum, di tengah banyaknya polemik yang menentang langkah tersebut.
Komisi X DPR sedang merancang UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang baru menggantikan UU lama yang dinilai out of date
Untuk mencapai kondisi ideal itu tentunya tidak mudah, perlu ada komitmen yang tinggi dan integritas yang baik dari seluruh unsur pendukung di DPR.
Melihat perkembangannya sejauh ini, potensi pengajuan gugatan uji materi masyarakat terhadap UU MK akan ada.
Selanjutnya perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran ilegal
Dikhawatirkan ada barter antara DPR dengan hakim MK terkait UU yang berpotensi atau tengah dibahas di MK, karena aturan soal umur itu akan menguntungkan hakim MK saat ini.
Rendahnya pendapatan PRT menjadi kendala mengakses jaminan sosial untuk layanan kesehatan dan pendidikan anak. Pasalnya, PRT tidak terdaftar dan teradministrasi sebagai pekerja.
Digitalisasi harus dilakukan. Tidak hanya dalam dunia penyiaran televisi, tetapi juga untuk menguatkan jaringan internet hingga pertahanan negara.
Evaluasi prolegnas pada Oktober 2020 akan menjadi momen yang tepat untuk memasukkan revisi UU LLAJ sebagai prioritas
Rapat kerja antara lain membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Selain rute tersebut, Trans-Jakarta juga terpaksan mengentikan sementara layanan 1B rute St. Palmerah - Tosari.
Adies mengatakan, Komisi III akan segera melakukan pembentukan panja RUU MK.
Usai ditunjuk sebagai Ketua Panja, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara optimis aturan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat.
Kunjungan ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.
Salah satu tujuan pembahasan Revisi UU LLAJ adalah mengadopsi perkembangan teknologi yang mulai menyasar transportasi umum.
Komnas HAM menilai penyusunan beleid omnibus law itu tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat.
Penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja.
Di tengah pandemi, Baleg sedang fokus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved