Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat HUT ke-75 tahun untuk DPR RI. Ia berharap, dengan peringatan hari lahir ini, akan membawa semangat untuk menjadi sebuah institusi parlemen yang modern, aspiratif, transparan dan akuntabel.
"Untuk mencapai kondisi ideal itu tentunya tidak mudah, perlu ada komitmen yang tinggi dan integritas yang baik dari seluruh unsur pendukung di DPR. Khususnya di era pandemi saat ini, tantangan DPR semakin berat untuk menjalankan tugasnya,” ujar Aboe dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (29/8).
Misalkan saja, lanjut politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, untuk tetap mengakomodasi aspirasi publik dalam pembahahan-pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dijalankan oleh DPR RI. Jangan sampai pembahasan RUU tetap jalan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, saat pandemi seperti sekarang, kondisi masyarakat sedang prihatin, mereka sedang mengalami resesi. Karenanya banyak yang fokus mengatasi persoalan perekonomian keluarga. Sehingga Anggota Komisi III DPR RI ini menilai, sangat tidak laik jika dalam kondisi seperti ini DPR RI membahas hal hal yang berkaitan dengan persoalan strategis non-virus Covid-19.
“Di saat HUT DPR kita perlu merefleksi kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Sehingga kerja-kerja parlemen seharusnya ditujukan untuk meringankan beban rakyat. Kita perlu fokus sinergi dengan Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi Covid-19 dan resesi ekonomi. Seharusnya pembahasan persoalan sensitif seperti RUU Cipta Kerja tidak dilaksanakan di tengah situasi pagebluk seperti ini,” pungkasnya. (OL-09)
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved