Berita Terbaru RUU Hari Ini

RUU Ciptaker Harus Kuatkan Perlindungan Lingkungan

Untuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.

DPR Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang itu pun sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

DPR Desak Pasal Terkait Sentralisasi di RUU Ciptaker Diubah

DPR minta pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah yang ada di RUU Cipta Kerja.

World Bank : RUU Cipta Kerja Diperlukan untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Indonesia juga harus fokus pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penyederhanaan peraturan yang relevan penting untuk melindungi investasi.

Mendesak, Komisi I Klaim Sudah Ngebut Bahas RUU PDP

Christina mengatakan, sejauh ini semua kalangan sepandapat, bahwa Indonesia memang sangat membutuhkan aturan perundang-undangan terkait perlindungan data.

Perma No 1/2020 tidak Jamin Beri Efek Jera Koruptor

Dilihat dari konsiderannya, Perma ini  memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa

Perlindungan Data Tanggung Jawab Bersama

Perlin­dungan atas data pribadi merupakan tugas semua pihak. Karena itu, tidak bisa saling tuding apabila ada kasus kebocoran data.

Perlindungan Data Tanggung Jawab Bersama

RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI

DPR Diminta Segera Sahkan RUU Perlindungan PRT

"Kami, masyarakat, sekarang hanya ingin niat baik fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apakah mereka punya niat atau tidak untuk menjamin perlindungan Pekerja Rumah Tangga kita."

DPR : Pandemi Covid-19 Justru Momentum untuk RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan RUU Cipta Kerja yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan tenaga kerja yang siap berkompetisi.

Ekonom UI : Jika Paham Isinya, Masyarakat Setuju RUU Cipta Kerja

Berdasarkan hasil survei Cyrus Network, persetujuan masyarakat ternyata cukup tinggi terhadap isi atau substansi dari RUU Cipta Kerja.

DPD Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja Karena Langgar UUD

La Nyalla menilai semangat sentralisasi perijinan dan kewenangan ke pemerintah pusat, bisa berpotensi merugikan daerah.

Guru Besar Warmadewa Sebut RUU Cipta Kerja Batasi Izin TKA

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Johannes Ibrahim Kosasih mengatakan akses TKA dibatasi melalui RUU Cipta Kerja

RUU BPIP Dibutuhkan Untuk Pembinaan Pancasila

Untuk pembinaan Pancasila dibutuhkan perundangan yang mengatur teknis dari pembinaan maupun organ yang melaksanakan. 

RUU Cipta Kerja Dapat Jadi Solusi Percepatan Kurangi Pengangguran

Pada masa Covid-19 ini, memaksa sebagian besar pengusaha melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga banyak terjadi pengangguran.

Pelindungan PRT tidak Bisa Ditunda Lagi

Fungsi legislasi dinilai lalai dengan ketiadaan jaminan pelindungan terhadap para pekerja rumah tangga.

Penguatan BPIP dengan Undang-Undang

Pada saat yang sama, baik Presiden dan DPR harus berkonsensus untuk menyelesai kan status RUU HIP.

Astaga, RUU Perlindungan PRT Sudah Dirancang sejak 20 Tahun Lalu

RUU PRT pertama kali masuk Prolegnas 2004. Akan tetapi hingga lima tahun setelahnya hanya diparkir di Prolegnas 2004-2009.

RUU Perlindungan PRT Urgen untuk Disahkan

Undang-undang yang ada saat ini belum menjangkau terhadap kepentingan dan perlindungan kepada PRT.

Masyarakat Sadar RUU Cipta Kerja Memiliki Dampak Positif

Dari hasil survei ChartaPolitika, sebanyak 55,5% responden yang mengetahui dan paham akan RUU Cipta Kerja setuju agar RUU ini disahkan.

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia