NEWSTICKER

Bak Sayembara, Tarif Jabatan Sudewo Diumumkan ke Warga

Ketika Bupati Punya Tangan Kanan Kumpulkan Upeti

Sebelum Kena OTT, Sudewo Bahas Tarif Jabatan Perangkat Desa

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati

Bukan Cuma Memeras, Sudewo Turut Terima Suap Jalur Kereta

DPR Desak Pasal Terkait Sentralisasi di RUU Ciptaker Diubah

Antara

04/8/2020 22:07

DPR Desak Pasal Terkait Sentralisasi di RUU Ciptaker Diubah — Suasana Rapat Panitia kerja Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan(MI/ANDRI WIDIYANTO)

KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengemukakan, pihaknya menyoroti sejumlah pasal yang terkait dengan kewenangan pemda yang terfapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Kami minta pemerintah melakukan rekonstruksi terhadap seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah yang ada di RUU Cipta Kerja," kata Supratman Andi Atgas, hari ini.

Ia mengingatkan bahwa pasal yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja jangan sampai bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, berkaitan dengan otonomi daerah.

Pasal tersebut, lanjutnya, mengemukakan bahwa provinsi, kabupaten atau kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja harus sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law
18/12/2025 15:15
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator
28/8/2025 19:42
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

LOAD MORE

Opini

Trump dan Dunia di Tepi Jurang
22/1/2026 20:38
Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah
22/1/2026 05:15
Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved