Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa 17 September 2019.
Argo memastikan bahwa kepolisian masih memburu pelaku lain terhadap Ninoy yang dikenal sebagai relawan presiden Joko Widoddo.
Berbagai poster dan spanduk dibentangkan. Hal-hal yang mereka kritisi antara lain soal revisi UU KPK, RUU KUHP hingga upah buruh.
Tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Hanya 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, yang memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.
"PKS menilai KPK cukup memberitahukan, bukan meminta izin ke Dewan Pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia," katanya.
Semua lembaga negara harus ada check and balances agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama.
"Revisi yang disepakati bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu lalu," imbuh dia.
Komitmen Presiden tersebut, kata Moeldoko, dibuktikan dengan berbagai masukan yang diberikan pemerintah terhadap revisi UU KPK.
"KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum mendapat kiriman dokumennya secara resmi dari DPR ataupun pemerintah."
KPK perlu dikawal dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPK tidak berkurang.
"Kami akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi."
"Itu haknya publik. Hak publik kan enggak bisa kita batasi. Yang paling penting proses politik harus dilihat secara jernih supaya masyarakat tidak salah dalam melihat," kata Moeldoko
Penyampaian apresiasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang berlangsung di pintu gerbang Gedung DPR/MPR.
UU KPK lama dinilai bukan kitab suci yang mutlak kebenarannya dan tidak bisa direvisi
Koalisi Masyarakat Sipil akan menggugat UndangUndang KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi.
Buya Syafii menyebut ada kekurangan prosedur sehingga membuat banyak orang terbakar, sebetulnya hal revisi bisa didiskusikan bersama KPK
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
Penerbitan perppu KPK sebagai bentuk untuk mewujudkan aspirasi publik yang selama ini telah disuarakan.
Iqbal berharap masyarakat menunggu dan mempercayakan proses penyelidikan penyebab kematian korban dan pelaku penembakan kepada tim investigasi bentukan Kapolri tersebut.
Aktivis antikorupsi menyebut banyak oknum yang bertindak seperti perampok dengan menggunakan fasilitas negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved