Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEBANYAK tiga anggota DPR RI langsung memasang badan dengan memohon penangguhan untuk Dede Luthfi Afandi pemuda saat aksi RUU KPK memakai pakaian Sekolah di kawasan DPR/MPR RI dan fotonya viral saat memegang bendera yang didakwa melakukan perusakan fasilitas umum dan sedang dalam masa persidangan.
Anggota DPR tersebut ialah Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Gerindra Habiburokhman, dan Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Didik Mukrianto.
"Kita ajukan permohonan penangguhan mengingat beliau masih muda," kata Kuasa Hukum Luthfi, Andres, saat ajukan permohonan penangguhan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/12).
Ketua majelis hakim Bintang Al akan merundingkan permohonan tersebut "tentunya oleh majelis permohonan ini akan dimusyawarahkan. Beri kami waktu dan dipahami hal itu," ucapnya.
Diketahui, Luthfi merupakan salah satu pengunjuk rasa RUU KPK, pada 30 September 2019 yang fotonya viral di media sosial. Dirinya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan empat pasal sekaligus.
Luthfi diduga melakukan melakukan perusakan fasilitas umum milik pemerintah yaitu pot bunga, pembatas jalan, dan pagar pembatas jalan.
Luthfi dijerat empat pasal, yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 212 Jo 214 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Selain itu juga dijerat dengan Pasal 218 KUHP dengan ancaman penjara 4 bulan 15 hari. (OL-4)
RUU KUHAP mengatur soal penyadapan, termasuk harus adanya izin ketua pengadilan negeri hingga batas waktu penyimpanan hasil penyadapan.
Pansel KPK harus menggunakan kacamata jujur sehingga harus memilih Calon Dewas KPK yang sudah "tune in" dengan kondisi KPK.
Dana miliaran rupiah itu dikeluarkan untuk mempelajari perkembangan modus korupsi yang terjadi. Salah satunya yakni suap pejabat lintas negara.
Boyamin mengatakan Alex merupakan salah satu pimpinan yang menyepakati revisi undang-undang KPK saat fit and proper test di DPR.
Korupsi bakal hilang jika pemerintah memberikan otoritas penuh kepada lembaga yang kuat. Dampaknya dinilai bakal bakal sangat signifikan jika diterapkan di Indonesia.
KETERPURUKAN citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian tak tertolong. Rentetan problematika terus silih berganti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved