Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
RUU DKJ segera dibahas DPR RI dan pemerintah. Pemerintah disebut sudah mengirimkan surat kepada DPR dan menugaskan kementerian terkait untuk membahasnya.
RUU DKJ dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah
RUU DKJ dinilai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Pasalnya, RUU itu masih menyematkan beleid mengenai penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden,
DIREKTUR Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan pasal soal penunjukan gubernur dalam RUU DKJ, kontradiktif dengan penguatan demokratisasi di level daerah.
RUU DKJ akan segera dimulai. Dalam draf RUU itu masih terdapat pasal tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang ditunjuk presiden bukan dipilih.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta agar masyarakat terus mengawal proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khsuus Jakarta (DKJ). Hal itu perlu dikawal bersama
PENELITI senior BRIN Lili Romli mempertanyakan posisi ketua Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ yang akan diisi oleh wakil presiden (wapres).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko).
Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.
Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan konsep Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah dibahas sejak lama.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih
RANCANGAN Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri.
PENELITI BRIN menyebut keberadaan dewan aglomerasi di RUU DKJ jadi sarat kepentingan politik, tepatnya untuk kepentingan posisi wapres, jika tidak melalui kajian mendalam.
Hermanto meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dilakukan dengan memperhatikan prinsip partisipasi publi
Adanya pasal terkait Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ dinilai tidak mengherankan.
Perubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
Tito ingin RUU DKJ segera rampung dibahas agar memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta.
Pengamat tata kota Nirwono Joga meragukan konsep aglomerasi yang akan dipimpin wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved