Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
RUU DKJ yang hingga saat ini masih dibahas disoroti banyak pihak terutama klausul yang menyebut gubernur dan wakil gubernur Jakarta bakal dipilih presiden. Ada dampak lain seperti ekonomi
MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang setuju pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan secara demokratis (pilkada) disambut baik. Pernyataan itu wujud respons presiden
Presiden Jokowi menegaskan Pemerintah ingin Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat.
RANCANGAN Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai menjadi upaya pemerintah dalam cawe-cawe Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Niat tersebut sangat mudah terbaca.
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden.
Biem menyebut calon beleid itu tidak senapas dengan karakteristik warga Jakarta. Mereka dinilai demokratis sejak lingkup terkecil.
Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain
Penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden di Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan wujud upaya melakukan sentralisasi kekuasaan
"Kami mendorong perubahan (dicabut) substansi revisi UU ini terkait pasal pemilihan gubernur dan dikembalikan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi warga Jakarta."
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Zainuddin atau Haji Oding mengatakan tidak ambil pusing dengan adanya penolakan penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh presiden
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding telah mengusulkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden atau tanpa pemilihan kepala daerah (pIlkada)
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Demokrat Jakarta berpandangan bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung supaya memiliki legitimasi yang kuat.
Ada skenario besar dibalik aturan penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih presiden.
WAKETUM Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan sikap Partai Golkar tetap mendukung pemilihan langsung kepala daerah Jakarta. Sehingga nantinya jika disepakati maka pilkada di Jakarta
TIM Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menolak rencana aturan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh presiden.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) tetap menginginkan terjadi proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah langsung orang rakyat di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Waketum PAN
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengungkapkan sikap fraksi partai yang menunjukan penolakan terhadap RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan dari masing-masing.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berharap para perumus draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terketuk nuraninya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved