Majelis Kaum Betawi: Yang tidak Terima Usulan soal Gubernur Ditunjuk Presiden, bukan Asli Betawi

WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Zainuddin atau Haji Oding mengatakan tidak ambil pusing dengan adanya penolakan dari berbagai pihak terkait usulan mengenai penunjukan langsung Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden RI. Ia menegaskan, pihaknya telah mengajak seluruh lembaga adat betawi ada di Jakarta khususnya.

Sebelumnya, usulan itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) oleh Badan Legislasi DPR RI 9 November 2023.

“Udah kita ajak rapat dan setuju, kemudian kalau diluar itu gk tau lah. Jadi kalau ada orang betawi yang menolak ini saya yakin betul bukan asli betawi,“ tegas Oding saat dihubungi, Jumat (8/12).

Baca juga: Bamus Betawi 1982: Sudah Saatnya Gubernur DKI Jakarta Asli Putra/Putri Daerah

Ia mengatakan, usulan tersebut sudah melewati tahapan final dalam kongres dan disetujui. “Rapat internal Majelis Kaum Betawi juga sudah, diskusi publik sudah, diskusi dengan Kemendagri sudah, banyak dan itu usulan kita, kalau ada penolakan sana sini,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P Ahmad tidak setuju dengan pendapat dari Bamus Suku Betawi 1982 terkait usulan penunjukan Gubernur oleh Presiden yang akan dituangkan menjadi undang-undang.

Baca juga: RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Warganet Ramai-Ramai Menolak

Kendati demikian, dirinya tetap menghargai pendapat yang sudah dilontarkan Bamus Suku Betawi 1982 yang diketuai oleh Zainuddin atau Haji Oding

“Kalau saya kan Bamus Betawi, kalau Pak Haji Oding Bamus Suku Betawi 1982, itu beda ya. Silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” ujar Riano pada Jumat (8/12).

Riano menegaskan, Bamus Betawi secara gamblang menolak usulan itu karena menurutnya dapat mencederai hak politik warga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini Jakarta dengan status Ibukota negara masih tidak ada penolakan dari masyarakat untuk mengubah jalannya demokrasi.

Menurutnya, dengan adanya pemilihan Gubernur (Pilgub) warga bisa mengetahui langsung kualitas pimpinan di masa yang akan datang.

"Kualitasnya track recordnya dan apapun itu bisa kita kontrol. kalau gubernur ditunjuk itukan berdasarkan rasa, rasa Presiden. jangan karena ini daerah khusus terus harus ditunjuk kan tidak gitu juga," ujarnya. (Far/Z-7)