Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Taufik Basari, partainya memperjuangkan pemilihan secara langsung oleh warga Jakarta juga dilakukan hingga ke tahap kotamadya atau Wali Kota.
Mendgari menegaskan pemerintah ingin pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada dan bukan ditunjuk langsung presiden.
NasDem menilai penunjukan Gubernur DKI Jakarta secara langsung oleh presiden disebut sebagai tanda mematikan demokrasi.
Surya Paloh memerintahkan Fraksi Partai Nasdem menolak RUU DKJ terkait mekanisme pemilihan Gubernur DKI.
Itu hanya akan mengebiri hak politik warga Jakarta dan bertentangan dengan demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak era reformasi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul munculnya Rancangan Undang-unadng Daerah Khusus Jakarta yang menyebutkan pemimpin provinsi ditunjuk oleh presiden.
PDIP kritik rencana penunjukan langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta
Akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
RUU DKJ disusun sebagai tindak lanjut dari UU IKN. Ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, harus ada regulasi khusus untuk mengatur daerah tersebut.
Menurutnya, sistem tersebut bisa menunjukkan kekhususan Jakarta setelah nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Hermanto menilai pembahasan RUU DKJ terkesan terburu-buru dan rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
Fraksi PKB DPR menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
Terkait Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur dalam Pasal 10. Fraksi Partai Gerindra berpandangan Gubernur dan Wakil Gubernur perlu ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved