Mendagri : Pemerintah Ingin Gubernur DKI Tetap Dipilih, Bukan Ditunjuk Presiden

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah ingin pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu disampaikan Mendagri merespons polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang diusulkan dalam RUU itu adalah gubernur DKI ditunjuk oleh presiden.

"Saya akan membaca apa alasan sehingga ada ide penunjukkan gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh presiden yang sebelumnya selama ini melalui pilkada," terang Tito pada wartawan seusai acara Rapar Koordinasi Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12).

Posisi pemerintah, ujar Mendagri jelas bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di DKI tetap dilakukan dengan pilkada. Pemerintah, sambung Mendagri, menghormati prinsip demokrasi melalui pemilihan langsung. Oleh karena itu, Mendagri menekankan pemerintah akan menyampaikan sikapnya saat diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas RUU tersebut.

Baca juga: Nasdem Tolak Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

"Saya mau tegaskan nanti kalau kita diundang dibahas di DPR, posisi pemerintah adalah gubernur, wakil gubernur dipilih melalui Pilkada. Titik. Bukan lewat penunjukkan," tegasnya.

RUU DKJ merupakan RUU inisiatif DPR. DPR, terang Mendagri, akan mengirimkan surat pada presiden sebelum RUU itu dibahas bersama. Presiden, lanjutnya, akan mengeluarkan surat presiden (Supres) yang isinya menunjuk menteri sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas RUU itu bersama DPR.

Baca juga: Partai NasDem: Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Presiden Kematian Demokrasi

"Kita belum menerima surat dari DPR berikut draft RUU nya. Kalau nanti ada, maka nanti pemerintah pak presiden akan kirim surat dalam rangka menunjuk salah satunya saya mendagri karena ini berkaitan dengan daerah khusus Jakarta," papar Tito. (Z-3)