Pilkada Tak Langsung di Jakarta Timbulkan Ketidakjelasan Sistem

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo menilai akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Terlebih lagi, masih akan ada sistem legislatif di mana terdapat DPRD yang menjadi pengawas jalannya roda pemerintahan di Jakarta.

Namun, jika gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, Roy berpendapat mereka tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada DPRD DKI melainkan harus bertanggung jawab kepada presiden.

"Jakarta tidak juga akan dijadikan kota administratif karena masih punya DPRD. Lah, kan jadi lucu anggota DPRD-nya dipilih (rakyat), lalu kepala daerahnya tidak, yang ada kepala administratif. Lalu gubernur yang diangkat harus bertanggung jawab ke siapa, tentu ke presiden yang mengangkat dan bukan kepada rakyat. Ini sistem nggak jelas," kata Roy saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (6/12).

Baca juga  : Fraksi PKS Jelaskan Alasan Penolakan RUU DKJ

Daripada meributkan sistem kepemimpinan di Jakarta, Roy berpendapat pemerintah pusat dan DPR RI sebaiknya memastikan konsep yang akan diterapkan di Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota telah matang dan komprehensif. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan DPR RI dapat berpikir jauh ke depan serta strategis dalam menetapkan konsep bagi Jakarta sebelum menentukan ketentuan teknisnya.

Baca juga : Polemik Penunjukan Gubernur di RUU DKJ, Istana: Itu Inisiatif DPR

"Saya pikir yang paling penting harus dirumuskan adalah keistimewaan apa yang hendak diberikan kepada Jakarta. Keistimewaan dalam konteks sejarah saja, karena pernah menjadi Ibu Kota Negara, atau ada keistimewaan lain yang hendak dibangun atau difungsikan karena berbagai keunggulan atau potensi yang memang sudah ada di Jakarta," jelasnya.

Di samping itu, saat ini Jakarta sudah menjadi kota bisnis dan ekonomi di Indonesia. Namun, kota bisnis di Indonesia bukan hanya Jakarta tetapi juga ada kota lain seperti Surabaya dan Bandung. Oleh sebab itu, Roy mendorong agar pengertian kota pusat bisnis dan ekonomi bagi Jakarta harus lebih spesifik agar kemajuan dan perkembangan Jakarta setelah tak lagi jadi ibukota dapat lebih optimal.

"Mungkin lebih pas menjadi pusat bisnis dan perdagangan karena ada banyak kegiatan ekonomi yang besar di luar Jakarta kan, misalnya di sekitar Bandung, Surabaya dan kota besar lainnya. Jadi kata ‘pusat’ itu juga harus hati-hati dimaknainya. Kalau pusat perdagangan saham (keuangan) masih mungkin seperti New York," tandasnya. (Z-8)