Perludem Cium Upaya Mengubah Sistem Pilkada di Indonesia

Wamendagri: Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Ganggu Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.

DKPP Ungkap Lima Masalah Pemicu PSU Pilkada

Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Harus Dipisah Mulai 2029

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Demi Pemerataan Anggaran, KPU: Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.

Pimpinan DPR Tegaskan Revisi UU DKJ Bukan Kepentingan Pilkada

Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.

Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Tetap Boleh Berjalan Dua Putaran

Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.

Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU

ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track

Respons terhadap RUU DKJ, Ketua DPRD Dorong Penggunaan Transportasi Massal di Jakarta

Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta

Pembatasan Kendaraan Tidak Cukup Atasi Macet Jakarta

Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya. 

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia