Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden. Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tak langsung itu dikhawatirkan bakal meluas di Indonesia.
"Jangan-jangan memang ada intensi secara sengaja dari kekuatan politik di DPR untuk jadi pintu masuk bagi pengubahan sistem pemilihan yang lain," kata pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah Pilpres?' Minggu, 10 Desember 2023.
Baca juga: RUU DKJ Bentuk Upaya Sentralisasi Kekuasaan
Titi mengatakan argumen rencana gubernur Jakarta dipilih presiden ialah efisiensi anggaran pilkada. Supaya dana itu bisa dialihkan untuk pembangunan.
Menurut Titi, narasi tersebut berbahaya. Pasalnya, DKI memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tertinggi di Indonesia.
Baca juga: Ada Skenario Besar Dalam Pembahasan RUU DKJ
"Saya menangkap skenario yang lebih besar yaitu memindahkan mekanisme pilkada di seluruh Indonesia secara tidak langsung," ujar dia.
Titi juga mencurigai ada kepentingan partai politik di DPR. Sebab, Jakarta tidak memiliki masalah soal anggaran.
"Jadi biaya demokrasi elektoral itu bisa dipastikan tidak akan mengganggu sama sekali biaya pembangunan dan infrastruktur," jelas dia.
(Z-9)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved