Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencium bau amis dari klausul soal pemilihan gubernur Jakarta dipilih presiden. Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tak langsung itu dikhawatirkan bakal meluas di Indonesia.
"Jangan-jangan memang ada intensi secara sengaja dari kekuatan politik di DPR untuk jadi pintu masuk bagi pengubahan sistem pemilihan yang lain," kata pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah Pilpres?' Minggu, 10 Desember 2023.
Baca juga: RUU DKJ Bentuk Upaya Sentralisasi Kekuasaan
Titi mengatakan argumen rencana gubernur Jakarta dipilih presiden ialah efisiensi anggaran pilkada. Supaya dana itu bisa dialihkan untuk pembangunan.
Menurut Titi, narasi tersebut berbahaya. Pasalnya, DKI memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tertinggi di Indonesia.
Baca juga: Ada Skenario Besar Dalam Pembahasan RUU DKJ
"Saya menangkap skenario yang lebih besar yaitu memindahkan mekanisme pilkada di seluruh Indonesia secara tidak langsung," ujar dia.
Titi juga mencurigai ada kepentingan partai politik di DPR. Sebab, Jakarta tidak memiliki masalah soal anggaran.
"Jadi biaya demokrasi elektoral itu bisa dipastikan tidak akan mengganggu sama sekali biaya pembangunan dan infrastruktur," jelas dia.
(Z-9)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved