Konsistensi Pernyataan Jokowi Harus Dikawal Publik

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang setuju pemilihan gubernur DKI Jakarta tetap dilakukan secara demokratis (pilkada) disambut baik oleh anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim. Pernyataan itu wujud respons presiden atas sikap mayoritas fraksi di DPR yang menolak RUU DKJ mengatur tentang gubernur Jakarta berdasar pada penunjukan presiden.

"Ini artinya presiden merespon dari sikap mayoritas fraksi yang menolak penunjukan gubernur Jakarta. Sebelum presiden menyatakan itu, sikap DPR jelas hampir semua fraksi sudah sepakat duluan tidak setuju pimpinan daerah ditunjuk oleh presiden. Jokowi merespon sikap DPR yang sudah kompak," jelasnya, Selasa (12/12)

Atas pernyataan itu juga presiden dinilai memikirkan kondusifitas jelang pemilu 2024 yang tinggal sebentar lagi digelar. Selain itu informasi yang berseliweran di tengah publik adanya skema yang menguntungkan keluarga Jokowi di balik pembentukan RUU DKJ, juga bisa diredam dan terkonfirmasi dari pernyataan itu.

Baca juga: NasDem: Cawe-cawe Melalui RUU RKJ Terlalu Mudah Terbaca

"Jokowi memang harus setuju dipilih rakyat karena banyak informasi yang berseliweran di masyarakat yang itu akan berdampak negatif bagi Jokowi dan juga capres yang diusungnya," lanjutnya.

Senada anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menekankan pernyataan presiden tersebut itu sejatinya menunjukan sinergitas DPR dan pemerintah dalam membentuk RUU DKJ. Namun publik harus mengawal hingga RUU tersebut tuntas menjadi UU.

Baca juga: Perludem Cium Upaya Mengubah Sistem Pilkada di Indonesia

"Ini artinya sudah ada sinergitas, sudah tidak ada masalah lagi jadi isi pasal 10 itu harus diganti. Nah komitmen dan konsisten ini harus dikawal oleh rakyat. Takutnya suara di luar dan di dalam berbeda bisa tidak kondusif nantinya apalagi ini tahun politik," cetusnya.

Sejak awal diketuk palu menjadi hak inisiatif DPR mayoritas fraksi sudah menyarankan sikapnya yang tidak setuju dengan pengaturan penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden. Dengan demikian kementerian yang berwenang harus menerapkan pendapat presiden itu dalam pembahasan RUU nantinya.

"Yang disampaikan presiden sudah jelas para menteri harus patuh. Jadi dalam pembahasannya nanti akan kita terapkan apa yang jadi komentar selama harus selaras ini. Jangan sampai di media minta diubah tapi saat dibahas berbeda. Itu bahaya," paparnya.

Sementara itu pakar politik BRIN Firman Noor menerangkan Jakarta memiliki barometer sehingga pemimpinnya memiliki posisi yang prestisius.

"Jadi sangat penting siapa pun yang menjadi pemimpin atau penguasa Jakarta punya tiket berkiprah di nasional. Dengan penunjukan maka ada keleluasaan untuk membesarkan sosok yang memang menjadi investasi politik," terangnya.

Dia menilai dengan situasi politik kita yang sentralistik maka setiap kebijakan atau rencana, kecil kemungkinan tidak diketahui oleh pucuk pimpinan negara. Sehingga pernyataan presiden terkait RUU DKJ bisa bertujuan meredam situasi yang akan menimbulkan gejolak jika dibiarkan. (Sru/Z-7)