Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
RANCANGAN Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai menjadi upaya pemerintah dalam cawe-cawe Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Niat tersebut sangat mudah terbaca.
"Jadi luar biasa cawe-cawenya terlalu kentara dan mengotori demokrasi yang selama ini kita bangun susah payah," kata politikus Partai NasDem Biem Benjamin dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Gubernur Jakarta Dipilih Presiden? Karpet Merah Gibran Jika Kalah Pilpres?' Minggu, 10 Desember 2023.
Baca juga: Politikus NasDem Ini Siap Ajukan Judicial Review Jika RUU DKJ Disahkan
Biem mengatakan RUU DKJ bisa memuluskan kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila disahkan. Salah satu anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tengah menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
"Kalau menang, bisa jadi presiden, adiknya (Kaesang Pangarep, anak Jokowi lainnya), jadi gubernur (Jakarta)," ujar dia.
Baca juga: RUU DKJ Bentuk Upaya Sentralisasi Kekuasaan
Biem menegaskan partisipasi masyarakat tidak boleh dihapus dengan RUU DKJ. Hal itu mencoreng muruah demokrasi.
"Demokratis itu bukan ditunjuk dari atas. Jadi harus dijalankan Pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis," jelas dia.
(Z-9)
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendatang baru pasca Idul Fitri 1447 H mempersiapkan diri dan memiliki skill, seiring ekonomi Jakarta yang tumbuh positif.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan ambisi besar Jakarta untuk kembali merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved