Rekor MURI, DKI Kantongi 3.922 Sertifikat Hak Pakai Aset Rp102 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima 3.922 Sertifikat Hak Pakai atas tanah aset milik daerah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerahan dilakukan di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2), dan dicatat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai capaian terbesar dari sisi jumlah maupun nilai aset.

Total nilai aset yang disertifikatkan lebih dari Rp102 triliun dengan luas 563,9 hektare. Aset tersebut selama puluhan tahun tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) namun belum memiliki kepastian hukum.

Pramono menegaskan percepatan sertifikasi ini bukan semata urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset publik yang akuntabel, transparan, dan aman secara hukum.

Baca juga : Pramono Luncurkan B51 Cawang-Cikarang: Tarif Rp2.000 sampai Jam 07.00 WIB

“Kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah menyelesaikan 3.922 sertifikat dengan nilai kurang lebih Rp102 triliun. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang sungguh-sungguh antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.

Aset yang disertifikatkan mencakup 2.837 ruas jalan; 691 gedung karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga; 154 sarana pendidikan; 123 taman; 61 gedung kantor; 39 puskesmas; serta 17 eks rumah dinas.

Menurut Pramono, kepastian hukum membuat aset publik dapat dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk layanan warga. Ia menyebut capaian ini dapat menjadi contoh penataan aset yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca juga : Pramono Anung Minta Pendatang ke Jakarta Usai Lebaran Punya Skill dan Persiapan

“Seluruh aset ini menjadi prioritas bagi kami karena langsung menunjang kebutuhan warga. Ini bisa menjadi role model bahwa penyelesaian yang baik akan memberikan manfaat yang luar biasa,” katanya.

Pemprov DKI juga menilai kepastian hukum pertanahan menjadi salah satu fondasi menuju Jakarta sebagai kota global, antara lain lewat indikator tertib administrasi dan kepastian hukum atas tanah dan aset.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan seluruh sertifikat yang diserahkan telah berstatus clean and clear, sehingga tidak terdapat sengketa maupun klaim ganda. Selain memberi kepastian status kepemilikan (land tenure), pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Aset dan Keuangan (SIMAK) memastikan aset tersebut tercatat sebagai milik Pemprov DKI Jakarta.

“Capaian ini menjadi yang terbesar di Indonesia, sehingga dicatatkan dalam rekor MURI,” kata Nusron. (Z-10)